Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) menyepakati kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di bidang keamanan dan keselamatan laut. Penandatangan MoU itu berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat Lt. 1 ITS, Surabaya, Kamis (19/10).

MoU bernomor SP-017/BAKAMLA/X/2017 dan 89/MoU/ITS/2017 sedianya akan ditandatangani oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. dan Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es, Ph.D. Namun berhubung Kepala Bakamla RI ada kegiatan lain yang lebih penting di Jakarta, sementara nota kesepahaman tersebut dibubuhi paraf oleh Deputi Inhuker yang rencananya akan diajukan kepada Kabakamla di Jakarta.

Terealisasinya kesepahaman ini didasari adanya keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing pihak, serta terbangunnya sinergitas antar lembaga dalam rangka penguatan poros maritim.

Dalam sambutan Kepala Bakamla RI yang dibacakan Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama (Inhuker) Irjen Pol Dr. Drs. Abdul Gofur, M.H. dikatakan bahwa seiring dengan meningkatnya kualitas kejahatan lintas negara memberikan isyarat kuat bahwa masalah keamanan dan keselamatan laut memerlukan manajemen pengelolaan yang sinergis, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral.

Kepala Bakamla RI percaya bahwa ITS Surabaya sebagai perguruan tinggi teknik terbesar di Indonesia yang memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi kemaritiman, perkapalan, dan robotika, dengan segudang prestasi internasional akan memberikan kemampuannya guna peningkatan kinerja Bakamla RI ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol Abdul Gofur dan Deputi Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Irjen Pol Drs. Arifin, M.H. menyampaikan kuliah tamu dihadapan sejumlah tamu undangan yaitu Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan dan Kepala Departemen di lingkungan ITS Surabaya. Beberapa poin disampaikan yaitu gambaran umum tentang Poros Maritim Dunia, sekilas tentang Bakamla RI, ancaman dan tantangan keamanan laut, kebijakan dan strategi Bakamla RI Tahun 2017 dan tentang diplomasi maritim.

Pada akhir paparan disampaikan kesimpulan bahwa untuk mengelola keamanan laut, perlu dibentuk Sistem Keamanan Laut agar keamanan laut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan responsive dibawah perlindungan payung hukum atau adanya regulasi. Selain itu sinergitas antar instansi penegak hukum merupakan hal yang mutlak. Disampaikan pula bahwa penindakan hukum oleh Bakamla RI bermuara pada kepentingan Safety, Security, dan Environment Protection. Dan terakhir, pemberdayaan kegiatan tupoksi dan kewenangan Bakamla RI dengan memberdayakan sinergi dengan mitra kerja guna mendukung poros maritim dunia.

Selain Deputi Inhuker dan Deputi Jakstra hadir pula Direktur Kerja sama Sandi, S.H., M.H., Kepala Biro Umum Laksma TNI Suradi, AS., S.T., S.Sos., M.M., dan Kepala Biro Sarana dan Prasarana Laksma TNI Tugas Eko Santoso.