Hingga 25 November lalu, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima 8.185 pengaduan terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Ada 3 lembaga yang paling banyak diadukan, yakni pemda, kepolisian, dan BUMN/BUMD.

Demikian disampaikan anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, dalam Forum Tematis Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (30/11).

Diterangkan Adrianus, dari segi provinsi yang melaporkan, Lampung dan DKI Jakarta yang menempati posisi tertinggi dalam laporan yang masuk.

Meskipun saat ini pelaporan terkait pelayanan publik tidak ada untuk kehumasan, namun Adrianus mengingatkan, ke depan mungkin saja laporan ke depan akan muncul.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, menyampaikan, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik Pusat maupun daerah.

"Termasuk di dalamnya yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu,” tambah Amzulian.