Para tokoh politik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar pertemuan di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Selasa (03/11) sore. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu politik nasional terkini, seperti Pansus Pelindo, Pilkada serentak, serta rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan seluruh elit parpol.

"Ini pertemuan rutin yang dilakukan oleh para ketua umum partai politik yang mendukung Jokowi-JK yang membahas dinamika politik Indonesia saat ini," sebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada pers kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta, Selasa (03/11) sore.

Dikatakan Hasto, pertemuan ini dihadiri Megawati selaku tuan rumah, Ketum Hanura Wiranto, Ketum PPP Muktamar Surabaya Romahurmuziy, Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Victor Laiskodat, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Hasto mengatakan, hal yang dibahas dalam pertemuan ini seputar isu politik yang tengah hangat saat ini. "Membahas pilkada serentak dan juga agenda-agenda penting yang ada di DPR seperti Pansus Pelindo, supaya proses koordinasi berjalan lebih baik di mana dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK ini seluruh partai yang mendukung Jokowi-JK ini bisa lebih efektif menjalankan seluruh dukungan politiknya baik yang di parlemen, dan di pemerintah itu sendiri," katanya.

Ia menyebut, pertemuan digelar untuk menyatukan pandangan KIH menjelang pertemuan Presiden Jokowi dengan seluruh parpol. Namun, Hasto menampik isu jika pertemuan tersebut juga membahas reshuffle dan rencana seputar masuknya PAN ke kabinet kerja.

"Oh nggak, kalau persoalan seperti reshuffle, dari dulu sikap kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Jadi pertemuan ini dilakukan sebelum pertemuan dengan Bapak Presiden," terang Hasnto.

Hasto juga menegaska, pertemuan itu tidak membahas nama-nama menteri yang diusulkan diganti. KIH menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden jika nantinya benar-benar ada reshuffle kabinet jilid dua. PDIP juga ditegaskan Hasto tak mendorong-dorong reshuffle, meski sejumlah kader bahkan mendorong menteri BUMN Rini Soemarno direshuffle.

"Ya tentu saja kami bukan dalam kapasitas untuk mendorong, mempercepat, kami dalam kapasitas mendukung agar pemerintah bisa berjalan lebih baik," tandas Hasto.