Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tegas menolak kebijakan sekolah 8 jam sehari dari Senin hingga Jumat yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. PKB bahkan mengancam, tidak akan mencapreskan kembali Presiden Joko Widodo jika kebijakan tersebut tetap disetujui.

“Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019," ujar Wasekjen PKB Maman Imanulhaq dalam acara Halaqoh Kebangsaan yang digelar PKB di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Senin (07/08).

Dikatakan Maman, kebijakan sekolah 8 jam selama 5 hari ini menyangkut kepentingan umat. Kebijakan yang dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini dianggap mempengaruhi eksistensi Madrasah dan Pondok Pesantren.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyatakan kebijakan 8 jam belajar dalam 5 hari sekolah yang dikeluarkan Kemendikbud tidak realistis. “Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sungguh tidak realistis. Bahkan lebih baik pemerintah Belanda dibanding kebijakan ini," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Cak Imin menyebut, dulu pemerintah penjajahan Belanda beradaptasi dengan budaya masyarakat Indonesia terlebih dahulu agar kebijakannya dapat diimplementasikan dengan baik.

“Snouck Hurgronje ditugasi menganalisis, jangan sampai kebijakan Belanda itu tidak produktif bagi apa yang menjadi tujuan mereka," ujar Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan, seharusnya Mendikbud Muhadjir Effendy memperhatikan dampak buruk terhadap produk budaya yang telah mengakar di masyarakat Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan.

Cak Imin yakin Presiden Joko Widodo mendengarkan keluhannya. Cak Imin mengklaim, dirinya sudah bertemu tiga kali dengan Jokowi untuk menyampaikan keluhannya ini.

Menurut Cak Imin, Jokowi sangat paham bahwa pembangunan, khususnya pembangunan karakter, perlu melibatkan masyarakat secara aktif. Bukan malah memberangus budaya masyarakat yang telah mengakar berabad-abad lamanya.

Dia berharap Jokowi lekas mencabut penerapan kebijakan full day school yang dikeluarkan Mendikbud. Sebab jika kebijakan ini salah bisa berdampak negatif ke depannya.

“Kalau kebijakan dan strategisnya salah, justru akan sangat berdampak kepada apa yang menjadi tujuan niat baik. Pemerintah seharusnya mendukung memodernisasi, memodifikasi yang sebaik-baiknya kepada guru diniyah kita," lanjutnya.