Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merekomendasikan agar Gubernur tidak dipilih lagi secara langsung. Calon Gubernur sebaiknya diajukan oleh Presiden dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan, semua orang mengetahui bahwa kewenangan gubernur sangat terbatas. Gubernur hanya wakil pemerintah pusat yang lintas koordinasinya tidak menyangkut langsung ke rakyat. "Ibaratnya gubernur tidak punya rakyat. Yang punya rakyat bupati saja," ujar Muhaimin, di arena Mukernas, Sabtu (06/02).

Daripada dipilih langsung oleh rakyat, Muhaimin menilai, gubernur lebih baik dipilih oleh DPRD sehingga ongkos politiknya lebih murah. DPRD memilih calon gubernur yang bisa saja diajukan oleh Presiden. "Mungkin presiden bisa mengajukan 3 nama, serahkan ke DPRD atau sebaliknya," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, akan menjadi rancu apabila gubernur dipilih langsung. Sebab, akan sulit dibedakan mana kebijakan untuk rakyat dan koordinasi dari pusat. Disamping itu, pemilihan gubernur melalui DPRD akan menekan biaya pilkada dengan sangat signifikan. Karena zona pemilihan gubernur yang membuat ongkos politik dan sosial yang tidak sedikit.

"Pemilihan gubernur dalam Pilkada serentak 2015 membuktikan tidak ada signifikansi efesiensi pengurangan anggaran dari pemilihan gubernur sebelumnya," kata Muhaimin.