Pemerintah telah mematangkan konsep sea marshall untuk menjaga kapal-kapal Indonesia yang berlayar ke Filipina. Pelibatan TNI ini untuk mengantisipasi kasus penyanderaan kapal pengangkut batu bara tidak terjadi lagi dan ekspor dapat dilakukan dalam kondisi aman.

Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kepada pers di kantor Kemenhan, Jakarta, Senin (18/07).

Dikatakan Menhan, pemerintah akan memaksimalkan peran TNI dalam penggunaan sea marshall (personel bersenjata) yang akan melakukan pengawalan di atas kapal batu bara selama berlayar ke Filipina. “Masalah laut sudah selesai. Kami akan menempatkan tentara sebagai pengawalan di atas kapal yang akan berlayar ke Filipina," ujar Menhan.

Ia menambahkan, selain menempatkan personel bersenjata di atas kapal, pihak TNI AL juga akan bekerja sama dengan angkatan laut Filipina untuk melakukan pengawalan terhadap kapal pengangkut batu bara. Menhan menyebut, Pemerintah Filipina sudah mengizinkan militer Indonesia masuk ke wilayah perairannya untuk melakukan pengawalan.

Rencananya, Ryamizard akan bertemu dengan Menhan Filipina dan Malaysia pada Kamis (21/07) di Kuala Lumpur, untuk menandatangani kesepakatan tersebut. “Masalah konsep pengawalan sudah selesai nanti tinggal penanandatanganan kesepakatan di Kuala Lumpur hari Kamis," ujar Ryamizard.

Selain pengawalan di area perairan, dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas mengenai pengawalan oleh personel TNI di wilayah daratan Filipina. Pengawalan di wilayah darat, ujar Ryamizard, kemungkinan besar bisa dilakukan di bawah koordinasi angkatan bersenjata Filipina.

“Dalam pertemuan nanti saya akan membahas soal penjagaan di darat. Pengawalan akan dipimpin oleh komandan Filipina yang bertanggungjawab di wilayahnya. Ada semacam operasi bersama," tandas Menhan.