Sedikit demi sedikit kepastian perombakan ({reshuffle}) kabinet terjawab. Jumat, (20/4) seusai shalat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kepada wartawan bahwa {reshuffle} tersebut akan diumumkan pada awal Mei.

"Insya Allah {reshuffle} saya umumkan awal Mei, atau 2 minggu lagi," kata Presiden sambil tersenyum kepada para wartawan yang menunggunya.

Salah satu alasan terjadinya perombakan kabinet, menurut Presiden untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan karena di masa akan datang tantangan pemerintahannya makin berat. "Semoga tujuan yang baik ini memberikan hasil yang baik bagi peningkatan efektivitas pemerintahan yang saya pimpin karena ke depan tantangannya juga makin berat," ujar dengan kalem.

Pekan lalu dalam jumpa pers di kebun durian Warso Farm di Cipaku, Bogor, Presiden SBY menolak permintaan berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk membongkar pasang kabinet dengan mengganti sejumlah menteri secara bergilir dengan calon-calon yang diajukan parpol.

Kepala Negara juga meminta berbagai pihak dan parpol agar mengerti prinsip dan sikap yang dipegangnya tentang {reshuffle}, yang dilakukan demi kebaikan pemerintahan negeri ini. "Saya ingin semua menteri memahami jika terjadi `reshuffle` itu adalah untuk kepentingan yang lebih besar dan bukan kepentingan pribadi," tambahnya.

Tentang kemungkinan dilakukan {reshuffle}, Presiden menjelaskan bisa saja seorang menteri tidak dapat melanjutkan jabatannya karena kapabilitasnya, tidak memiliki kemampuan kerja sama yang baik, tetapi orang yang tepat tidak berada dalam posisi yang tepat. Ditambahkannya dalam melakukan perombakan kabinet, dirinya akan melakukan pembicaraan dengan partai politik, terutama jika menteri yang akan diganti berasal dari salah satu partai politik.

"Saya juga akan mengkonsultasikannya dengan Wakil Presiden (Jusuf Kalla, red), meski nantinya tetap saya yang akan menentukan," ujar Yudhoyono dengan tegas.

[Siapa yang Tereliminasi?]

Secara tak langsung saat melakukan kunjungan ke kebun durian di Bogor beberapa waktu lalu, Presiden SBY menyatakan akan mengevaluasi kesehatan Menteri Dalam Negeri M. Ma-aruf. Dari pernyataan ini banyak pihak menafsirkan bahwa Mendagri yang saat ini masih dirawat di Singapura termasuk yang akan diganti.

Sementar itu Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengungkapkan bahwa Presiden SBY akan mencopot menteri yang saat ini tengah disorot masyarakat. "Yang akan di-{reshuffle} tidak terlalu salah dari menteri yang selama ini disorot masyarakat," ujar Mubarok usai diskusi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4).

Mubarok mengibaratkan menteri yang disorot masyarakat untuk segera diganti seperti ban yang kempes dan bocor. "Kalau ban kempes dan bocor dipompa. Kalau nggak bisa ya diganti. Ini pasti. Tapi kalau nama-nama disebutkan itu nggak etis," kata Mubarok tersenyum.

[Golkar Tak Ajukan Calon]

Partai Golkar menolak anggapan dan spekulasi sebagian pihak mengenai keterlibatannya dalam penyusunan komposisi kabinet yang baru. Bahkan, Golkar menyatakan tidak tahu-menahu megenai kemungkinan dilakukan perombakan ({reshuffle}) kabinet.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu Ketua DPP Golkar, Syamsul Muarif usai diskusi interaktif perspektif Indonesia di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Jumat (20/4). "Kami tidak terlibat apa pun dengan isu {resuffle} kabinet, karena hal itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red)," kata Syamsul Muarif dengan tegas.

Selain itu, Syamsul juga menyatakan dalam forum-forum resmi Golkar, termasuk dalam Rakornas di Yogyakarta akhir pekan lalu, isu perombakan kabinet juga tidak dibahas. "Memang ada peserta yang menyampaikan hal itu dalam forum, tetapi tidak dibahas dan tidak ada kesimpulan mengenai hal itu," ujar Syamsul lebih jauh.

Syamsul juga membantah informasi atau pemberitaan bahwa Golkar telah mengajukan nama kepada Presiden. Bahkan Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla juga tidak mengajukan nama. "Jusuf Kalla menegaskan tidak akan mengajukan nama atau memberi masukan kalau tidak diminta Presiden," ungkap Syamsul.

Karena itu, masih menurut Syamsul, jika ada pihak yang menyampaikan informasi bahwa Golkar telah mengajukan nama, maka informasi itu tidak benar. "Kalau ada tokoh Golkar mengajukan nama kepada Presiden, maka hal itu urusan pribadi. Itu menunjukkan ambisi pribadi karena secara resmi Golkar tidak mengajukan nama. Ketua Umumnya saja tidak mengajukan," katanya.

Akhinrya Syamsul juga mengingatkan apabila Presiden akan melakukan perombakan kabinet, maka hal itu harus dilakukan berhati-hati karena publik akan semakin kritis menyikapi kinerja kabinet. Jika kinerja kabinet tidak berhasil, maka Presiden dan Wapres yang paling mendapat sorotan.