Membahas persoalan pembangunan Papua bukan hanya soal anggaran, tetapi juga proses yang belum terpadu dan belanja pembangunan yang belum efektif. Rakyat Papua harus dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat kabinet terbatas membahas Program Pembangunan Papua di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (08/11) sore.

"Membahas pembangunan Papua bukan hanya masalah cukup atau tidak anggaran yang ada, tetapi juga proses yang belum terpadu sehingga belanja pembangunan tidak efektif," ujar Jokowi.

Presiden menyebutkan dalam anggaran untuk pembangunan Papua terbilang sudah cukup besar, yakni mencapai Rp85,7 triliun. "Namun, anggaran itu tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Presiden.

Presiden meminta agar rakyat Papua juga terlibat dalam pembangunan yang dilakukan. "Rakyat Papua harus dilibatkan dalam proses pembangunan dan jangan sampai justru rakyat hanya jadi penonton saja."

Jokowi juga menekankan agar pembangunan di Papua melibatkan pula kearifan lokal. Dengan begitu, tak ada ketimpangan dalam pembangunan. "Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua menjadi subjek penting dalam pembangunan di tanah Papua," ujar Jokowi.

Dalam rapat itu, Presiden juga menyinggung soal kebijakan BBM satu harga yang diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial. Dia berharap kebijakan satu harga BBM bisa menciptakan kesejahteraan di Papua.