Rabu (17/09) pagi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas (ratas) bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam). Salah satu yang menjadi fokus bahasan adalah perkembangan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang kini bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kabar rapat kabinet ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, kepada pers, Rabu pagi, ““Rapat bidang Polhukam. Soal RUU Pilkada," ujar Julian seraya menambahkan, rapat akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dan digelar di kantor Presiden.

Sebelumnya Julian mengatakan Presiden SBY mendukung sistem Pilkada langsung. Meski begitu, segala dampak negatif yang ditimbulkan harus bisa diantisipasi sedini mungkin. “Beliau melihat bahwa akan sangat ideal jika menjalankan pilkada langsung dengan tanpa ekses negatif," ujar Julian.

Julian menjelaskan sejak awal reformasi, SBY melihat pemilihan langsung dalam pilkada merupakan hal yang paling baik. Meski diakui ada ekses negatif yang ditimbulkan seperti politik uang, gesekan horizontal dan sebagainya.

“Oleh karena itu, bilamana akhirnya kita sepakat untuk tetap menjalankan pilkada langsung tentu pembahasannya adalah menutup saja yang menjadi hal yang timbul sebagai ekses, misalnya mempersempit ruang untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Dengan cara misalnya orang yang bertanggungjawab harus dihukum dan itu masuk dalam UU Pilkada. Presiden melihat ini sangat penting," paparnya.