Pemerintah Ethiopia memberlakukan keadaan darurat selama 6 bulan pada Minggu setelah (09/10) setelah protes antipemerintah yang berlangsung selama berbulan-bulan tak juga mereda.

"Keadaan darurat diberlakukan setelah diskusi komprehensif oleh Dewan Menteri mengenai jatuhnya korban jiwa dan kerusakan properti yang terjadi di negara ini," ujar Perdana Menteri Hailemariam Desalegn.

Pengumuman itu menunjukkan pengerasan sikap pemerintah menanggapi aksi protes di berbagai belahan di Ethiopia. Protes tersebut disambut dengan respons keamanan yang tegas yang menewaskan ratusan orang, menurut kelompok hak asasi manusia.

"Kami mengutamakan keselamatan warga kami. Selain itu, kami ingin mengakhiri kerusakan yang menargetkan proyek infrastruktur, pusat kesehatan, gedung pemerintahan dan keadilan," ujar Hailemariam di radio pemerintah.

Ethiopia menghadapi protes antipemerintah terbesar dalam satu dekade, dari mayoritas kelompok etnis Oromo dan Amhara yang merasa terpinggirkan oleh pemerintah yang dipimpin minoritas.