Sepanjang pemerintahan Jokowi-JK yang telah berjalan 7 bulan, dinamika hukum yang terjadi dan polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat kepercayaan publik menurun. Publik meragukan keberpihakan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.

Kritik tersebut dilontarkan oleh pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro “Bukan tidak pro KPK tapi masyarakat jadi ragu dalam melihat keberpihakan Pak Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Itu jadi kurang riil, kurang konkret," kata Zuhro kepada pers, Rabu (27/05).

Zuhro menilai, Jokowi belum menunjukan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum itu membuat masyarakat sadar, hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah.

“Kita sadar negara ini menghadapi hukum yang harus ditingkatkan, itu saya kira harapan publik yang sudah diadopsi Jokowi. Nah, ternyata kok itu betul-betul seperti musibah, ada konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Nah di situ tergerus public trust," ujar dia.

Zuhro mengatakan, kepercayaan publik tambah tergerus karena adanya masalah dibidang ekonomi. “Seiring dengan itu, pertumbuhan ekonomi melemah, harga pada naik dan masyarakat yang tidak beruntung kini semakin tertekan," tandas dia.