Bali menjadi tempat penting untuk perjalanan bangsa ini, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Mulai Senin (19/04), Presiden akan memimpin Rapat Kerja Nasional di Pulau Dewata itu, sampai Rabu (21/04). Setelah mengikuti acara selama 4 hari dan 3 malam, Presiden kembali ke Jakarta, keesokan harinya, Kamis (22/04).

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, menjelaskan hal tersebut kepada pers, di Media Center Istana Tampaksiring, Bali, Minggu (18/04). Turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana.

Rapat yang diisi dengan pengarahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, merupakan kelanjutan raker di Cipanas beberapa waktu lalu. Raker yang diikuti seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan gubernur, serta Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia itu, akan berlangsung di Istana Tampaksiring.

Untuk memberi bobot penting, raker juga menghadirkan para pakar ekonomi dan teknologi, serta undangan lain dari kelompok dunia usaha. Keterlibatan seluruh peserta itu, sangat penting. Karena menurut Armida, dari situ diharapkan ada kesamaan langkah antara pusat, daerah, daerah usaha, swasta, dan stakeholders lain.

"Intinya kembali lagi pada dua hal, yakni bagaimana pada akhir retreat kita mempertajam roadmap percepatan pertumbuhan ekonomi, namun yang berkeadilan," tegas Armida.

Empat agenda

Julian Pasha menjelaskan, ada empat agenda penting, yang menjadi fokus pembahasan. Empat agenda itu, pembangunan ekonomi dan dunia usaha, evaluasi dan peningkatan program prorakyat, upaya menegakkan keadilan bagi semua (justice for all), dan pencapaian MDGs (Millenium Development Goals).

Senin ini, rapat dimulai dengan pleno yang membahas pencapaian atau kinerja perekonomian 2004-2010, selain tantangan dan peluang 5 tahun ke depan. Pertemuan diawali dengan mendengarkan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Armida Alisjahbana, pleno diawali paparan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Lalu, ada diskusi dan interaksi, dengan harapan ada banyak masukan dari para peserta rapat.

Berikutnya, pleno mengenai pembangunan berkeadilan, yang akan disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Mantan Ketua DPR ini, memaparkan evaluasi pelaksanaan pembangunan berkeadilan, kesenjangan pembangunan serta kelemahan-kelemahan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

Sidang pleno kedua ini, menjadi pengantar untuk hari kedua, dalam sidang kelompok yang terbagi dalam 4 topik. Pertama, pembangunan ekonomi dan dunia usaha, dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedua, program-program prorakyat yang terdiri atas 3 kluster: perlindungan sosial, PNPM Mandiri, dan program KUR.

Ketiga, membahas justice for all, yang akan dipimpin Menteri Sosial. Menurut Armida, berbagai program mencakup justice for all, yang intiya ditargetkan kepada kelompok rentan dan marjinal.

Kelompok terakhir, lanjut Armida, membahas percepatan pencapaian target-target MDGs. Ada beberapa indikator yang sudah on-track, ada pula yang off-track.

Tetapi, kata Armida, tidak hanya itu, akan dipertajam bahasan disparitas antardaerah dari pencapaian target MDGs. Dalam pembahasan, terutama dengan daerah, para gubernur, Bappeda, juga stakeholders lain, pemerintah mencari masukan, selain untuk mencapai kesamaan persepsi, visi dan rencana mencapai target MDGs itu.

Pada hari ketiga, Rabu Presiden akan menandatangani Inpres yang akan mencakup 3 program dalam ruang lingkup Kesra. Yaitu percepatan pencapaian MDGs, program-program untuk justice for all, dan peningkatan efektivitas tiga kluster program prorakyat.