Sengketa lahan dengan sebuah perusahaan yang sudah berlarut-larut membuat ratusan petani dari Riau dan Jambi rela berjalan kaki ke Jakarta. 

Para petani tersebut berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengadukan permasalahan yang mereka hadapi kepada Prabowo.

Perjalanan mereka sudah dimulai sejak delapan hari lalu. Mereka berjalan melewati kota-kota besar seperti Jambi dan Sumatera Selatan, hingga mencapai Pelabuhan Bakauheni di Bandar Lampung.

Pada Selasa siang (10/12/2024), massa petani terpantau sudah melewati Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, Kota Tangerang. Massa memakai kaos hitam bertuliskan Komite Pejuang Petani Rakyat (KPPR) dengan topi caping khas petani sembari membawa spanduk.

"Hidup petani, hidup petani," teriak mereka bersahut-sahutan.

Perjalanan ribuan kilometer ini juga diikuti anak-anak dan kelompok ibu-ibu. Mereka membawa pakaian, air, dan jas hujan. 

Nantinya massa petani akan melewati Kota Tangerang lanjut masuk ke Jakarta Barat melalui Jalan Raya Daan Mogot dan tiba di Jakarta Pusat. 

Muhammad Ridwan, Ketua Umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) mengatakan, semangat para petani tak main-main. Mereka tak akan pulang sebelum mendapatkan kejelasan terkait konflik agraria yang mereka alami.

“Semangat kita tetap sama, kami tidak akan pulang sebelum mendapatkan kejelasan terkait konflik agraria yang saat ini dihadapi oleh petani Riau dan Jambi. Sudah cukup penderitaan ribuan petani yang tanahnya diklaim oleh perusahaan-perusahaan nakal. Bagi petani, tanah adalah kehidupan,” ujar Ridwan melalui keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Ridwan menambahkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh para petani untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk mengirimkan surat dan melakukan ratusan kali pertemuan serta kesepakatan dengan berbagai pihak.

“Aksi long march ini diikuti oleh petani dari empat daerah di Riau dan Jambi, yaitu Suku Sakai Rantau Bertuah dan Masyarakat Desa Kota Garo di Kabupaten Kampar, Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, Petani Desa Delima (Tanjung Jabung Barat, Jambi), serta Suku Anak Dalam (SAD) Dusun Lamo Pinang Tinggi (Batanghari, Jambi). Mereka semua sedang memperjuangkan tanah mereka yang dirampas oleh perusahaan nakal dan mafia tanah,” ujar Ridwan menegaskan.

Para petani juga meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, untuk segera mengeluarkan SK Revisi terhadap izin PT Rimba Peranap Indah (RPI) untuk melakukan enclav terhadap lahan masyarakat atau pelepasan dari areal konsesi PT RPI. Selain itu, mereka meminta Menteri Kehutanan untuk menyita lahan seluas 2.500 hektare di Desa Kota Garo, Jambi, dan mengembalikannya sesuai peruntukannya, serta menerbitkan sertifikat untuk 1.250 Kepala Keluarga.

Ridwan menegaskan bahwa para petani Riau dan Jambi tidak akan pulang sebelum masalah mereka terselesaikan. Bagi mereka, diam di rumah bukanlah pilihan, karena kehilangan lahan berarti kehilangan sumber kehidupan. []