Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpinnya dapat mendongkrak kembali citra pemerintah yang menurut beberpa lembaga survey cenderung merosot. Tapi, salah-salah rencana reshuffle ini bisa pula berbalik menjadi bumerang yang tidak menguntung duet Yudhoyono-Kalla.

Pada satu sisi, perombakan kabinet dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Dedy Djamaluddin Malik, menyatakan publik tak sabar lagi menunggu langkah berani Presiden melakukan perombakan kabinet demi peningkatan kinerja pemerintahan.

"Reshuffle memang sudah ditunggu oleh publik. Sebab, publik butuh harapan baru," tegas Dedy Djamaluddin Malik, di Jakarta, Selasa (17/4).

Hal senada juga diungkapkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi. Pergantian sejumlah menteri, menurut Muladi, bisa membawa perbaikan dan mengembalikan citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menurut hasil survei sejumlah lembaga kini merosot.

"Pergantian menteri jadi salah satu solusi. Dua setengah tahun yang tersisa, Presiden harus bisa mengembalikan citra yang dikatakan LSI (Lembaga Survei Indonesia) merosot," ujar Muladi seusai diterima Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4).

Untuk pergantian menteri agar benar-benar membawa perbaikan, Presiden harus memilih pembantunya yang sungguh-sungguh memiliki kapasitas dan integritas. Menteri baru bisa mendongkrak citra pemerintah kalau memiliki langkah strategis untuk memperbaiki dan mengisi titik lemah pemerintah.

Meski terlambat, papar Muladi, perombakan kabinet tetap bisa efektif dan membawa perbaikan bagi pemerintahan.

[Bumerang]

Disamping nada optimis yang muncul peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengingatkan, rencana Presiden Yudhoyono untuk membicarakan lebih dahulu perombakan kabinet dengan partai dapat menjadi bumerang bagi Presiden.

Parpol akan menagih janji itu, apalagi jika perombakan kabinet yang dilakukan mengecewakan sejumlah parpol.

Syamsuddin menegaskan, keputusan, termasuk perombakan kabinet, tidak akan mungkin dapat memuaskan semua pihak.

Sementara itu, pengamat ekonomi politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pande Radja Silalahi, menambahkan, sikap Presiden untuk membahas perombakan kabinet dengan Wakil Presiden M Jusuf Kalla dan parpol hanya basa-basi dan untuk menghormati tata krama politik. Jika tidak dikonsultasikan terlebih dahulu, Presiden dipastikan akan menuai kritik.

"Reshuffle (perombakan kabinet) itu bukan untuk memuaskan partai saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat," kata Pande mengingatkan.

Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum berpendapat, partai politik boleh saja mengajukan nama calon menteri. Namun, jelas, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian menteri dan kapan waktunya ada di tangan Presiden. Tak ada tenggat waktu perombakan kabinet.

Namun, dari sejumlah pengamat, termasuk Ichsanuddin Nooersy, memperkirakan tidak akan banyak nama baru yang masuk. Sejumlah menteri bakalan berubah posisi.

"Tetapi saya kira Menlu (Hasan Wirayuda-red) gak bakalan diganti, karena yang bersangkutan sangat disukai Amerika Serikat (AS), Menhan mungkin (diganti), karena memang sudah sakit-sakit dan pernah stroke ringan. Kalau Sofyan Djalil, (diganti karena) akan jadi Menneg BUMN," ungkap Ichsanuddin Nooersy secara terpisah.

Beberapa menteri lain yang mendapat sorotan publik antara lain Menteri Agama (terkait kasus haji kelaparan), Menteri Perhubungan (karena bertubi-tubinya kecelakaan armada transportasi nasional, MenhukHAM (masalah aliran dana Tommy Soeharto) dan Menneg BUMN (kontroversi penggantian direksi BUMN serta kinerja perusahaan-perusahaan milik negara itu).