Revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang disampaikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dinilai cenderung hanya mengakomodir kepentingan Freeport dan Newmont.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengingatkan, rencana pemerintah merevisi PP yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Minerba itu harus tetap mencerminkan keadilan.

Dua perusahaan yang diketahui izin ekspor konsentratnya akan habis pada akhir Januari 2017. Jika tidak ada Revisi PP sebelum PP 77 itu berakhir pada Desember 2016 ini, kedua perusahaan itu otomatis tidak dapat melakukan ekspor konsentrat.

"Saat ini, memang ada penolakan dari Asosiasi Smelter. Anehnya, Asosiasi Smelter tersebut dipimpin oleh Sukhyar, mantan Dirjen Minerba yang tidak memiliki perusahaan smelter. Bahkan, Ketua Hariannya Vince Gohan juga tidak memiliki Smelter," kata Andre, Kamis (13/10).

Andre menduga, Asosiasi Smelter yang menolak revisi, membawa misi tertentu dan mewakili investor yang mayoritas adalah pengusaha asing dan bukan pengusaha nasional. Dengan kata lain, apa yang disampaikan Asosiasi Smelter tidak ubahnya membawa kepentingan asing.

Jumlah smelter yang beroperasi saat ini, tercatat dari tujuh izin Smelter Bauksit, hanya smelter Antam dan Well Harvest Winning (WHW) yang sudah beroperasi. Selebihnya, justru tidak memiliki dana yang cukup untuk meneruskan pembangunan.

Andre mengakui, kebijakan relaksasi ekspor bauksit dan nikel ini akan membantu pemilik tambang yang ingin membangun smelter, untuk meneruskan pembangunan smelter yang terhenti sementara akibat kehabisan dana.

"Kebijakan relaksasi ekspor juga membantu penyerapan puluhan ribu tenaga kerja dan membantu ekonomi daerah yang menguntungkan ekonominya dari tambang, mengingat banyak daerah yang mati setelah ekspor mineral ditutup," kata Andre.

Selain itu, relaksasi ekspor mineral dapat membantu pemerintah pusat mendapatkan devisa hingga Rp40 triliun dan dari pajak, serta pemasukan lainnya, karena efek ganda ekonomi yang ditimbulkan.

Andre mendesak revisi PP 77 sudah seharusnya diperuntukkan bagi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional untuk melakukan ekspor mineral. Bukan sebaliknya, relaksasi diperuntukkan bagi Freeport dan Newmont.

"Saya curiga, Pak Luhut sebagai Plt (pelaksana tugas) mendapatkan informasi yang keliru dari staf khususnya, yang menyarankan untuk tidak membuka keran ekspor mineral untuk Antam dan swasta nasional. Ini kan, sama saja memberikan keuntungan, atau karpet merah bagi Freeport dan Newmont, sementara Antam sebagai BUMN dianaktirikan," kata Andre.

Andre mendukung terhadap rencana revisi PP 77, dengan catatan, tetap mengedepankan kepentingan nasional dan berlandaskan azas keadilan, yaitu semua pemilik tambang yang komitmen membangun smelter, agar diizinkan mengekspor bahan tambang, khususnya BUMN seperti Antam.

“Kepada Plt Menteri ESDM, saya meyakini sebagai Prajurit Sapta Marga, maka Menteri Luhut tetap memperjuangkan kepentingan nasional, bukan sebaliknya membela kepentingan asing,” kata Andre.