Pernyataan seputar reshuffle yang kerap dilontarkan oleh elit Partai Demokrat dituding memperkeruh suasana. Desakan elit PD yang kerap membicarakan hak prerogratif Presiden tersebut membuat stabilitas pemerintah dan politik nasional menjadi terganggu. Isu reshuffle tersebut membuat komunikasi antar partai koalisi semakin memanas.

Soal itu dikemukakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuzy, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/01). Sebenarnya yang memperkeruh penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas politik justru elite PD. “Wong presiden tenang-tenang saja, kok mereka kebakaran jenggot.”

Romi menyatakan kecewa dengan pernyataan politisi PD Ahmad Mubarok yang menyerukan bahwa Ketum Parpol jangan ada di kabinet. Baginya, alasan PD bahwa kinerja kementerian yang diisi menteri dari ketum parpol akan terkontaminasi dengan urusan parpol, tidak relevan.

Romi mengatakan, sudah jelas putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan uji materi pasal 23 UU No 29/2008 tentang Kementerian Negara pada 3 Juni 2010 lalu menolak uji materi UU Kementerian Negara yang diajukan Lily Wahid.

Dengan putusan MK tersebut, menteri masih bisa merangkap jabatan sebagai ketua partai politik. Atas alasan itu, Romi menilai permintaan PD ini hanya untuk memperkeruh suasana politik saja. “Soal kabinet adalah wilayah prerogratif Presiden," ujar Romi.

Kerapnya elit PD bicara soal reshuffle ini membuat Romi heran. Dia curiga terkait niat elit PD melempar isu reshuffle kabinet. “Berkali-kali yang disoal adalah kursi dan jabatan, tentu itu membuat masyarakat berpikir, politik semata-mata urusan kursi dan kuasa. Dan saya sayangkan, ini disuarakan secara terus-menerus oleh elite partai pemenang pemilu, yang menunjukkan semangat hegemonik yang sangat kuat," sindirnya.

Kepada PD, Romi berharap para politisinya memahami semangat berkoalisi. Sehingga tidak terus memicu konflik antar partai koalisi. Sebaiknya elite PD belajar kesantunan berpolitik, agar tidak menyulut kegaduhan berikutnya.

PD harus memahami, modal pokok stabilitas politik ada dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintaha SBY-Boediono (Setgab Koalisi). “Membayangkan koalisi berada di luar kabinet, sama dengan meniadakan Setgab," ujar dia.