Tampaknya, gerakan politik sebagai kelompok yang dianggap merongrong kekuasaannya sebagai Presiden, membuat Susilo Bambang Yudhorono gusar. Presiden pun bereaksi terhadap aksi unjuk rasa mendesak penurunan pemerintahan yang sedang berjalan. Menurutnya, aksi mencabut mandat bertentangan dengan konstitusi, dan tidak tergolong sebagai demokrasi yang beretika.

Hal ini disampaikan SBY dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (3/5). "Gerakan yang disebut cabut mandat di tengah jalan, lalu diganti oleh sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai anggota presidium untuk mengambil alih kepemimpinan bukan tindakan konstitusional," kata SBY.

SBY juga menyinggung sejumlah pihak yang mengadakan rapat untuk menyosialisasikan revolusi sosial dan mengganti pemerintahan dengan pemerintahan sementara. "Hal itu juga tidak bisa disebut sebagai tindakan yang konstitusional," kata SBY.

SBY mengajak semua pihak bersama-sama melakukan koreksi agar demokrasi dan kebebasan berpendapat yang sudah dikembangkan sekarang ini berjalan sesuai aturan hukum dan etika yang berlaku. Bagaimana pun ada aturan-aturan yang harus diikuti dalam berdemokrasi agar masyarakat mendapatkan manfaat dari demokrasi tersebut.

"Tentu bukan demokrasi superliberal, tetapi liberal terbatas. Demokrasi yang betul-betul menjadi solusi dan jembatan bagi wahana pembangunan bangsa yang baik. Mari kita bangun mulai dari diri kita sendiri, menjunjung tinggi konstitusi dan aturan," ajak SBY.

[Sebut Nama]

Menanggapi pernyataan Presiden tersebut, Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif mendesak agar Presiden menyebut kelompok mana dan siapa yang dituduhnya sebagai gerakan cabut mandat tersebut.

"Saat ini masyarakat sudah sangat resah dengan kebijakan pemerintah yang tidak kunjung membawa kesejahteraan. Mbok jangan ditambah lagi. Kalau ada indikasi, langsung saja disebutkan kelompok apa dan siapa, agar bisa diklarifikasi," ujar Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif di Gedung DPR, Senayan.

Dengan begitu, masyarakat tidak saling curiga dan saling tuduh. Bila dibiarkan, malah akan semakin memperkeruh suasana. "Polemik itu harus segera dihentikan oleh SBY agar masyarakat tidak saling curiga. Bisa bahaya nanti. Caranya dengan menyebutkan secara tegas biar semua jelas," kata Zaenal.

Menurut politisi PBR ini, SBY seharusnya tidak panik dengan gerakan apapun, sebab dia dipilih secara mayoritas oleh rakyat Indonesia.

Karena itu, Zaenal meminta setiap gerakan apapun harus disikapi secara positif dengan melihatnya sebagai bentuk kritik. "Kalau ada gerakan seperti itu, berarti ada yang tidak puas. Ya disikapi saja secara positif. Perbaiki kinerja dan tunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Begitu kan selesai," tandas Zaenal.