Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku banyak menerima laporan masyarakat, yang disampaikan langsung maupun melalui akun Twitter dan Facebook miliknya, terkait penegakkan hukum. Diantaranya soal kasus yang belum berketetapan hukum, tapi pers terkesan menyatakan pihak-pihak tertentu bersalah.

Untuk itu, Presiden SBY meminta jajaran penegak hukum untuk tidak membocorkan dokumen pemeriksaan. "Untuk semua penegak hukum, jangan sampai dokumen yang sifatnya rahasia menjadi konsumsi banyak pihak. Kebayang kan kalau ada di tangan pers dan menjadi konsumsi publik. Mari kita bersama-sama introspeksi," ujar SBY, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bantuan Hukum di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/07).

Indonesia, ujar Presiden, adalah negara demokrasi dan demokrasi memiliki pilar-pilar utamanya. Jika salah satu pilar rapuh, maka sistem pun akan rapuh. "Alhamdulillah, kebebasan telah hadir di negeri kita, perlindungan hak asasi manusia makin baik. Namun ada satu hal yang masih goyah, yaitu rule of law atau kepatuhan terhadap pranata hukum dan juga penegakkan hukum yang semestinya," ujar Presiden mengingatkan.

Laporan lain dari masyarakat yang diterima Presiden adalah soal banyak kasus di negara kita dinyatakan bersalah, namun dunia menyatakan tidak bersalah. Atau sebaliknya. Pimpinan daerah juga sempat mengadu kepada Presiden SBY. "Kesalahan kami sering dicari-cari dan setelah dicari kesalahannya, jawaban dari pihak lain, itu bisa diatur," SBY menuturkan.

Masyarakat juga berharap tidak ada tekanan dari siapapun kepada penegak hukum, baik dari penguasa, politisi, pers, atau lainnya. Presiden sependapat, tidak boleh ada intervensi terhadap hukum dari manapun atau siapapun.

"Biarkan hukum dan keadilan berbicara. Mari berikan dukungan kepada penegak hukum, jangan sampai begitu penegak hukum menyatakan seseorang sebagai tersangka, lantas ribut," ujar Presiden SBY.

Presiden mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan upaya-upaya yang bisa dikategorikan mempengaruhi penegak hukum. "Jangan sampai majelis hakim diintimidasi, diancam, atau diteror. Dukung penuh segala keputusan MK dan KPK. Saya selalu mendukung keputusan MK dan KPK," tegas SBY.

Dalam laporan yang diterima SBY, masyarakat juga kerap mempertanyakan, jangan-jangan ada suap kepada para penegak hukum untuk beberapa contoh kasus yang terjadi.