Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, peringatan yang dikeluarkan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) luar negeri tentang peringkat Indonesia yang dikategorikan sebagai negara yang dapat menjadi negara gagal perlu ditelaah secara cermat. Sehingga semua pihak termasuk pejabat negara tidak mudah menyatakan Indonesia negara gagal.

“Peringatan itu juga perlu ditelaah secara obyektif sehingga semua pihak termasuk pejabat negara tidak dengan mudah mengkonfirmasi bahwa Indonesia memang negara gagal,” kata Dipo kepada wartawan di dalam pesawat saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Ekuador menuju tempat transit di Seattle AS sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia, Senin (25/06).

Dipo Alam mengatakan, pandangan obyektif itu dapat dilakukan dengan melihat sejumlah kenyataan bahwa ada perbaikan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan juga peningkatan peran Indonesia di kancah politik internasional.

"Memang ada kekurangan tapi kalau kita mengonfirmasi failed state, oleh pejabat negara saya sangat sesalkanlah, tapi ini memang hak mereka, ini demokrasi. Tapi saya menggunakan hak demokrasi saya juga saya menyangkal kalau ini disebut failed state. Ada yang telah kita capai maju," kata Dipo.

Kemudian, Dipo memaparkan sejumlah catatan positif yang telah diraih Indonesia pasca-reformasi. Pemeringkat Fitch Ratings menaikkan peringkat Indonesia menjadi BBB- dari BB+ untuk foreign currency long-term senior debt dan utang jangka pendek dalam mata uang asing dinaikkan menjadi F3. Peringkat BBB- merupakaan peringkat yang layak investasi alias invesment grade.

Dipo menjelaskan, saat ini angka kemiskinan berkurang, Indonesia mampu melunasi utang yang dipinjamnya dari lembaga Dana Moneter Internasional (IMF). Bahkan kini, kata dia, IMF mengajukan pinjaman ke Indonesia.

"Ada anggota DPR yang mengakui kalau Indonesia adalah failed state. Ada beberapa anggota DPR saya dengar mengonfirmasikan failed state. Saya sangat menyayangkan anggota DPR kalau punya sikap seperti itu, tidak percaya pada negaranya sendiri,” jar Dipo.

Padahal, kata Dipo, bisa dilihat sejak Persiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sejak 2004 ada kemajuan ekonomi, sosial politik, percaturan internasional, dan tentunya juga (pengurangan angka-red) kemiskinan.