Di tengah krisis ekonomi yang entah kapan akan berakhir, masyarakat Sunda di Jawa Barat dikejutkan oleh ulah Menteri Agama Said Aqiel Al Munawar yang memerintahkan penggalian dan pencarian harta karun di areal situs prasasti Batutulis. Sikap irasional dan ketidakmampuan untuk mencari alternatif agar mampu keluar dari krisis?

Entah siapa yang memberikan inspirasi semacam itu. Presiden Megawati melalui Sekretaris Negara Bambang Kesowo dan Wakil Sekjend PDIP Pramono Anung pun membatah telah memberikan instruksi kepada Said Aqiel.

Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwa Ibu Mega betul-betul tidak mengetahui, tidak mengizinkan, tidak memberi kesempatan dan juga tidak menginginkan penggalian situs itu," ujar Pramono seusai rapat PDI Perjuangan, kemarin, di Jakarta.

Selain itu, sambungnya, alasan penggalian situs Prasasti Batutulis yang dikaitkan dengan usaha membayar utang negara, sebagai sesuatu yang irasioal.

"Alasan itu sangat jauh dari konsep pemerintahan modern dan sangat irasional," kata Presiden Megawati seperti dikutip Pramono.

Lalu siapa? Inisiatif sendiri, tak ada yang tahu. Yang pasti, masyarakat Sunda di Kabupaten Bogor mengancam Menteri Agama (Menag) Said Aqiel Al-Munawar melalui upaya {class action} (gugatan perdata yang diajukan secara berkelompok).

Upaya Menag menggali dan pencarian harta karun di areal situs Prasasti Batutulis dianggap telah menyakiti perasaan dan kebanggaan etnis Sunda.

Tokoh masyarakat Sunda Kabupaten Bogor, Endang Kosasih yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mengemukakan itu dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Bogor, Selasa (20/8).

Selain itu, kalangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan sikap dan tindakan Said Aqiel itu. Tindakan Menag secara tidak langsung memberi dampak bagi NU, mengingat dia duduk sebagai salah seorang Katib Am Syuriah di PBNU, kata Ketua PBNU Solahuddin Wahid di Jakarta, kemarin.

"Sikap organisasi saya belum tahu. Sebab kami baru akan rapat pada 26 Agustus mendatang. Tetapi tidak secara khusus membahas masalah itu, hanya tentunya akan disinggung juga," ungkapnya seperti dikutip Suara Pembaruan (21/08/2002).

Dia mengakui, di tubuh NU memang ada sejumlah kalangan yang mempercayai hal-hal yang sifatnya supranatural, namun jumlahnya tidak banyak. "Kalau memang Pak Said termasuk yang percaya itu (supranatural), itu hak beliau. Saya sendiri tidak percaya. Tetapi dalam kapasitasnya selaku menteri agama, apa tepat melakukan kebijakan yang berlandaskan hal-hal yang irasional," ucap adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Endang berpendapat, tindakan itu bukan saja sebagai tindak pidana di bidang kepurbakalaan atau pelanggaran UU No. 5/1992, tapi juga dipandang sebagai kejahatan budaya. "Untuk itu kami menuntut pihak berwajib mengusut tuntas kasusnya," ucap Ketua DPRD Bogor itu.

Dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor diperoleh keterangan, kasus penggalian harta karun tanpa izin itu penuh muatan politis. Meski begitu, polisi tetap berkepentingan untuk memeriksa Menag karena berkaitan dengan kehadirannya pada penggalian di lokasi tersebut pada Rabu (14/8) lalu.

Hingga kini, polisi baru memeriksa tujuh dari delapan saksi. Mereka adalah empat orang penggali, satu penjaga sekolah SD Negeri Batutulis 2 di Jalan Batutulis No 137, yang berada di samping lokasi Prasasti Batutulis, Firman (32) yang bekerja di Kantor Suaka Purbakala Jabar-Banten dan bertugas sebagai penjaga situs Prasasti Batutulis, Bogor, dan Safri, Ketua Rt 04/02 Kampung/ Desa Batutulis.