Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan menyampaikan keputusannya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 paling lambat, Minggu (08/03) mendatang. Apapun yang terjadi antara Pemprov DKI dan DPRD, keputusan soal APBD harus tetap jalan.

“Target kami paling lambat tanggal 8 kami harus menyetujui apapun, dengan menghargai proses politik DPRD dan proses hukum. Ini kepentingan masyarakat Jakarta," ujar Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (04/03).

Tjahjo mengatakan, Presiden sudah menggariskan jangan sampai anggaran pembangunan terutama yang menyangkut infrastruktur molor. Politisi PDIP itu menyebut, pegangan Kemendagri adalah pengajuan anggaran hasil pembahasan paripurna dengan DPRD.

Tjahjo mengaku telah membaca RAPBD tersebut. “Pegangan Kemendagri adalah pengajuan hasil pembahasan anggaran di paripurna DPRD dengan menggunakan e-budgeting. Pak Dirjen (Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzard Moenoek) sudah melapor ke saya ada kesulitan untuk secara detil karena kami mengevaluasi skala prioritas pembangunan," kata Tjahjo.

"20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain," pungkasnya.