Partai Gerindra mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo dalam menangani polemik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Jokowi seolah tersandera oleh partai politik pendukungnya sehingga tidak menggunakan wewenangnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan, Sabtu (24/01). "Kami sangat kecewa dangen respon Presiden karena Presiden tidak memberi arahan yang jelas kepada KPK dan Kepolisian."

Ia kemudian membandingkan dengan polemik antara Polri dan KPK yang pernah terjadi di era SBY. Saat itu Presiden SBY langsung melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesiakan konflik antar lembaga penegak hukum tersebut.

"Tapi Presiden Jokowi tidak melakukan itu, karena seperti tersandera oleh partai politik pendukung sehingga tidak menggunakan wewenangnya," ungkapnya.

Muzani membenarkan, memang ini adalah masalah hukum dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk lembaga Kepresiden sekalipun. "Tapi dalam keadaan genting dan memaksa, termasuk yang sudah inkracht di pengadilan pun, Presiden bisa batal dengan grasi dan amnesti," ujar dia.