Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2016 berada diangka 70.09 poim, dan dalam kategori sedang. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 72.82 poin.

Kepala BPS Suhariyanto, dalam jumpa pers di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (14/09), mengatakan, Jakarta dan Sumatera Barat mengalami penurunan IDI paling drastis, karena mengalami penurunan di atas 10 poin. Jakarta turun sampai 14,47 poin dan Sumatera Barat turun 13,05 poin.

Pada tahun 2015, DKI Jakarta berada pada posisi pertama dari 34 provinsi. Ttapi saat ini berada di posisi ke 22 dengan selisih 14.47 poin dari 85.32 menjadi 70.85.

“Sebaliknya terdapat tiga provinsi dengan kenaikan di atas 10 poin yaitu Maluku (12,30 poin), Maluku Utara (11,74 poin), dan Bangka Belitung (10,69 poin)," ujarnya.

Kecuk menjelaskan, penurunan IDI tahun 2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi. Pertama, kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80.30 menjadi 76,45. Kedua, hak-hak politik yang turun 0.52 poin, dari 70.63 menjadi 70,11. Ketiga, lembaga-lembaga demokrasi yang turun sebesar 4.82 poin, dari 66.87 menjadi 62.05.

Dijelaskan Suhariyanto, aspek kebebasan sipil menurun disebabkan meningkatnya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta menurunnya kebebasan dari diskriminasi. Untuk aspek hal-hal politik karena berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang menggambarkan kurangnya kepedulian masyarakat mengoreksi kinerja pemerintah.

Sementara turunnya aspek lembaga demokrasi disebabkan karena turunnya kinerja dan peran partai politik serta peran birokrasi pemerintah daerah.

"Turun atau naiknya Indeks Demokrasi Indonesia ini tidak hanya tergantung pada peran pemerintah, tapi perkembangan demokrasi juga sangat tergantung kepada aspek peran masyarakat, lembaga legislatif dalam hal ini DPRD di 34 provinsi, juga peran serta partai politik, dan penegak hukum," terang Kecuk.

Metodologi penghitungan IDI ini menggunakan 4 sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dan lain-lain), focus group diacussion dan wawancara mendalam. Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Indikator IDI ada sebanyak 28 poin.