Survey yang dilakukan lembaga riset, PolcoMM Insitute, menempatkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly sebagai menteri dengan kinerja paling negatif dimata publik. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dinilai publik sebagai menteri yang kinerjanya paling memuaskan.

Hasil survei PolcoMM Insitute ini, menyandarkan penilaian kinerja dalam bingkai media massa selama 6 bulan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla. “Pemberitaan negatif kepada menteri hukum dan HAM sebesar 6,7 persen," terang Direktur PolcoMM Institute, Heri Budianto, kepada pers di Jakarta, Senin (11/05).

Heri menambahkan, Yasonna dianggap memberikan kontribusi atas konflik kepengurusan yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Ia juga memicu kontroversi ketika melontarkan wacana pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi.

Adapun, di posisi paling rendah berikutnya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Purdijatno. Pemberitaan negatif terhadap Tedjo, sebesar 6,3 persen. "Pemberitaan dengan kinerja negatif ini lebih banyak soal pernyataan kontroversial soal kisruh KPK-Polri," ujar Heri.

Selanjutnya, kinerja menteri yang kurang memuaskan adalah Menteri ESDM, Sudirman Said, dengan persentase 4,1 persen. Said dianggap publik gagal mengendalikan soal BBM dan mafia migas.

“Lalu Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto, memiliki prosentasi 3,1 persen karena dianggap pihak yang menjauhkan Presiden dengan partai pengusungnya," ujar dia.

Heri menambahkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, juga memiliki kinerja negatif dimata publik, yaitu 1,4 persen. Kinerja Rini dianggap negatif terkait pergantian sejumlah direksi BUMN dan rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN.

Adapun menteri yang mendapatkan penilaian paling positif adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebesar 10,9 persen. Langkahnya melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal ikan asing ilegal mendapat apresiasi publik.

"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dinilai memiliki kinerja positif dengan prosentase 5,3 persen, terkait kinerjanya menunda kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Nasional," katanya.

Sementara Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakir, dianggap positif dengan prosentase sebesar 4,7 persen karena dinilai berpihak pada TKI, memberikan sanksi bagi PJTKI brengsek, dan sertifikasi profesi.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, juga dinilai publik memiliki kinerja positif dengan prosentase sebesar 3,1 persen. "Dia dianggap mumpuni mengatur penerbangan dan soal penataan bandara," ujarnya.

Heri menjelaskan posisi berikutnya adalah Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, sebesar 2,1 persen. Jafar dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal serta perbatasan atau daerah terluar.

“Lalu Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, dinilai positif karena pemberian kompensasi BBM dan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat," katanya.

Heri menerangkan, survei itu dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.046 berita di media massa nasional. Metode riset yang digunakan adalah analisis kandungan berita dan discourse analysis dengan periode pemberitaan dari 6 Oktober 2015-April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015.