Tahun 2015 ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menambah pegawai baru sebanyak sekitar 1.500 orang yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia.

"Ada 34 perwakilan BPK di provinsi, kalau bisa pegawai baru dari warga provinsi setempat," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam dialog terbuka tentang pengelolaan negara dan kesejahteraan rakyat di Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong Papua Barat, Kamis (27/08). Hadir juga dalam kesempatan itu Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata, Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong Hermanto Suaib dan Wagub Papua Barat Irene Manibuy.

Harry menjelaskan, sebenarnya pihak yang melakukan rekrutmen tersebut adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Mereka yang merekrut, dari usulan 1.500 sudah disetujui atau diterima sebanyak 900 orang," ujar Harry.

Menurut Harry, jika sudah lolos masuk BPK maka mereka akan dididik di Pusdiklat BPK yang ada di Medan, Jakarta dan Makassar. "Gaji pegawai BPK hampir sama dengan pegawai pajak," kata Harry.

Harry mengatakan, BPK menetapkan syarat yang ketat untuk penerimaan pegawai BPK. "Saya syaratkan IP-nya bagus, sekitar 3,5 dan TOEFL 500, akan saya sekolahkan mereka agar berkompetisi," ujar Harry.

Harry mengatakan, pendidikan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan termasuk di BPK. "Waktu di Badan Anggaran DPR, saya perjuangkan adanya bea siswa karena persoalan di RI masalah kualitas SDM," ujar Harry.

Jika masalah kualitas SDM tidak ditangani dengan baik maka Indonesia akan tertinggal dari negara lain.

"Sampai kiamat Indonesia tak akan bisa menyaingi Malaysia, Singapura, Korea, kalau tak tingkatkan kualitas SDM," ujar Harry.

Harry mengungkapkan saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawatu, dirinya memperjuangkan adanya lembaga pengelola dana bergulir untuk pendidikan (LPDB). "Saya usulkan Rp2 triliun untuk lembaga itu, sekarang sudah Rp18 triliun dan bisa biayai pendidikan setelah sarjana untuk 3.000 orang," ungkap Harry.