Tidak ada nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 43 nama yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditelusuri rekam jejaknya oleh KPK. Dengan begitu, KPK dapat lebih leluasa menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri tersebut.

"Alhamdullilah tidak ada satu pun nama pimpinan yang masuk ke situ (daftar menteri) sehingga kami lebih leluasa," terang Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/10).

Sebelumnya, nama Ketua KPK Abraham Samad dan Busyro Muqoddas sempat disebut-sebut masuk dalam bursa kabinet Jokowi-JK. Namun Johan mengaku tidak tahu kalau Presiden Jokowi masih ada juga nama-nama yang disimpan yang tidak disampaikan ke KPK.

Johan mengatakan, sebagian nama calon menteri yang diajukan Jokowi berasal dari kalangan swasta. Namun, Johan tak bersedia menyebutkan latar belakang calon lainnya.

Pada Minggu malam (19/10) lalu, Jokowi menemui pimpinan KPK di Gedung KPK. Pertemuan itu terkait dengan penelusuran rekam jejak 43 nama calon menteri.Saat berada di KPK, Jokowi ditemui Abraham dan tiga Wakil Ketua KPK, yaitu Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

KPK memberi warna kuning hingga merah pada nama-nama calon menteri yang diajukan. Warna-warna itu menandai adanya potensi keterkaitan nama tersebut dengan kasus dugaan korupsi.

Hasil penelusuran KPK terhadap nama-nama calon menteri tersebut telah diserahkan kepada Jokowi. "Yang berisiko tinggi kami anggap merah. Yang kami anggap kurang, kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Kabar yang beredar di kalangan media, sebagian dari nama calon menteri yang diajukan adalah politisi PDIP seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, dan Hasto Kristiyanto.

Nama lainnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Kemudian mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Pol Syafruddin, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan juga disebut dalam bagian dari 43 nama calon menteri kabinet Jokowi-JK.