Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Jumat, mencabut pencalonannya menjadi Sekretaris Jenderal PBB setelah Perdana Menteri saat ini, Malcolm Turnbull, menyatakannya tidak layak untuk pekerjaan itu dan menolak mendukung pencalonannya.

Pemimpin Konservatif Turnbull membantah bahwa politik memainkan peran dalam keputusan kabinetnya untuk tidak mendukung mantan pemimpin Partai Buruh itu, yang meminta pemerintah mencalonkannya menjadi calon dari Australia.

"Apakah pemerintah yakin, apakah kami yakin, apakah saya sebagai perdana menteri yakin bahwa Rudd cocok untuk peran itu? Pendapat saya adalah tidak," kata Turnbull kepada wartawan di Canberra, seperti dilaporkan Reuters.

Turnbull juga menepis spekulasi unsur yang menjadikan Rudd tidak pantas didukung menjadi Sekjen PBB atau dugaan apakah keputusan itu hanya untuk memuaskan sebagian unsur di Partai Liberal.

Sementara itu, pernyataan tertulis Kevin Rudd di akun Facebook menyebutkan bahwa dukungan nominasi dari pemerintah federal Australia tidak serta merta membuatnya akan terpilih sebagai Sesjen PBB. "Ini seharusnya bisa menjadi kali pertama dalam sejarah 70 tahun Australia di PBB menawarkan seorang kandidat untuk posisi Sekjen," tulisnya.

Pernyataan itu juga bercerita bagaimana Turnbull bahkan menolak bertemu dengan Rudd di Sydney, meskipun politisi Partai Buruh itu sudah mendarat di kota tersebut. Rudd terbang dari Brisbane ke Sydney pagi ini untuk meminta bisa bertemu dengan PM Australia, tapi saat tiba, Turnbull menelponnya sambil menyebutkan bahwa tidak bisa berjumpa hari ini.

Keputusan PM Turnbull yang memupus harapan Kevin Rudd sangat disayangkannya karena ternyata pemerintah tidak bisa mengulangi dukungan yang diberikan pemerintahan PM Hawke untuk Malcolm Fraser menjadi Sesjen Negara-negara Persemakmuran, dan pemerintahan PM Howard yang mendukung Gareth Evans menjadi Kepala UNESCO.

Kevin Rudd meminta didukung dalam pencalonan Sekjen PBB dengan dasar pengalamannya sebagai mantan PM mantan menteri luar negeri sekaligus seorang diplomat karir maupun sebagai seseorang yang pernah sukses berkampanye untuk kursi Australia di Dewan Keamanan PBB periode 2013-2014, dan mantan ketua Komisi Independen untuk Multilateralisme PBB.

Untuk pemilihan Sesken PBB pengganti Ban Ki-Moon, sejauh ini sudah ada 12 kandidat, termasuk mantan PM Selandia Baru Helen Clark. Pemerintahan Selandia Baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri John Key telah melobi berbagai pihak dan menyediakan dana untuk kampanye Helen Clark.

Perempuan lain yang menjadi calon Sesjen PBB adalah mantan Menteri Luar Negeri dan Urusan Eropa Kroasia Vasna Pusic, Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova, dan Menteri Luar Negeri Argentina, yang juga bekas Kepala Staf Sekjen PBB Ban Ki-Moon, Susana Malcorra.