Meski harga minyak terus melambung, belum ada rencana pemerintah untuk mempercepat pemberlakuan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sesuai rencana semula, kebijakan itu dijadwalkan mulai dilaksanakan akhir Maret 2011.

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/01). Dia mengatakan, pemerintah tetap bertahan dengan keputusan tersebut karena terikat perjanjian dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan membahas terlebih dahulu dampak kebijakan pembatasan premium bersubsidi tersebut.

“Tetap akan dilaksanakan kuartal I, atau April. Bersama dewan, ini akan kami bahas dulu," ucap dia.

Seperti diketahui, harga minyak dunia saat ini melonjak, sudah mendekati US$100 per barel. Akibatnya, harga Pertamax yang tidak disubsidi pemerintah mengalami kenaikan rata-rata Rp200-350 liter. Di Jakarta, harga Pertamax naik dari Rp7.500 menjadi Rp7.850 mulai 15 Januari 2011. Adapun harga BBM bersubsidi, yaitu Premium tetap Rp4.500 per liter.

Dikatakan Hatta, pembahasan Komisi VII DPR di antaranya akan membicarakan mengenai dampak sosial ekonomi dari pemberlakuan pembatasan premium bersubsidi. Rapat rencananya akan dilaksanakan pada Februari 2011.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menyatakan, pemerintah sampai saat ini belum berpikir untuk mempercepat jadwal pembatasan premium bersubsidi. Walaupun, dirinya mengetahui bahwa kenaikan harga Pertamax mulai berlangsung pada awal tahun ini.

Darwin menerangkan, pemerintah saat ini masih merumuskan tindak lanjut hasil pertemuan Rapat Kerja (Raker) ESDM dengan Komisi VII DPR. Tindak lanjut pembahasan itu antara lain membahas mengenai aspek operasional dan pengawasan dari pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM subsidi. “Sebetulnya kebijakan ini terpulang kepada aspek pengawasan, BBM bersubsidi itu untuk golongan masyarakat tidak mampu."

Darwin menegaskan masyarakat golongan mampu seharusnya malu jika sampai saat ini masih menggunakan premium berubsidi yang pembiayaannya menggunakan dana dari masyarakat.