Partai Golkar telah menyiapkan tiga opsi untuk menanggapi bergulirnya hak Interpelasi yang digalang DPR untuk mempertanyakan sikap pemerintah dalam Resolusi 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Tiga opsi tersebut dikemukakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Opsi pertama, adalah pemerintah akan menjelaskan sikapnya mengenai isu nuklir Iran di Komisi I DPR. Opsi kedua, memberikan penjelasan tertulis ke DPR, dan ketiga, jika interpelasi disetujui, Presiden akan memberikan penjelasan. Hal tersebut dikemukakan Jusuf Kalla dalam jumpa pers di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/3) malam.

Kalla mengaku telah menghubungi kader-kader Partai Golkar di DPR, seperti Ketua Fraksi Golkar DPR Andi Mattalatta, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, dan salah satu penggagas interpelasi, Yuddy Chrisnandi. "Saya sudah jelaskan, anggapan bahwa negara Islam marah dengan sikap kita dan Resolusi DK PBB tidak benar. Tunjukkan negara Islam mana yang protes?" ujar Kalla.

Kalla yang akhir pekan lalu kembali dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab merasa yakin, sikap Indonesia dalam menanggapi isu nuklir Iran tepat karena memberi waktu untuk berdamai. Dari 20 peserta KTT Liga Arab dan empat negara Muslim yang datang sebagai peninjau, tidak ada satu pun yang mempersoalkan Resolusi 1747.

Terkait dengan sikap Indonesia dalam Resolusi 1747 DK PBB, Kalla menceritakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berbicara dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinedjad agar mundur sedikit dari sikap awalnya sebelum resolusi dikeluarkan. Akan tetapi, Presiden Ahmadinedjad tidak mau mundur sedikit pun untuk berkompromi. Terhadap sikap Indonesia, Presiden Iran tidak akan kaget.

Sementara itu, legislatif dan eksekutif terus "bertarung" menyusul adanya persetujuan Indonesia terhadap resolusi DK PBB yang memberikan sanksi kepada Iran terkait program pengayaan uranium.

Jumat pagi, Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, bersama Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, misalnya, memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah kepada anggota Fraksi PPP di Gedung DPR. Menlu juga mengatakan hal serupa akan dilakukan kepada fraksi lain.

Selasa lalu, Menteri Koordinator Kesejateraan Rakyat Aburizal Bakrie, yang juga Penasihat Partai Golkar, bersama Hassan Wirajuda mengundang pimpinan lintas fraksi di Hotel Dharmawangsa. Kamis malam, Hassan Wirajuda juga memberikan penjelasan pada Rapat Kerja Komisi I DPR hingga pukul 01.30.

Sementara itu, para inisiator gerakan interpelasi terus gencar menyosialisasikan gagasannya, baik kepada sesama anggota Dewan maupun pimpinan fraksi. Sampai Jumat lalu, tanda tangan sudah terkumpul melebihi separuh anggota DPR, mencapai 278 tanda tangan. Total anggota DPR 550 orang.