Pemerintah Tiongkok mengajukan protes resmi setelah sebuah pesawat mata-mata milik Amerika Serikat terbang (AS) di atas wilayah Laut China Selatan. Pesawat AS tersebut melakukan pemantauan atas aktivitas Tiongkok membangun pulau buatan untuk landasan pesawat tempur mereka di wilayah sengketa tersebut.

Kemarin, Senin (25/05) kapal perang Tiongkok mengeluarkan peringatan kepada pesawat pengintai AS yang terbang di sekitar Fiery Cross Reef, terumbu karang yang telah diubah menjadi pulau oleh Tiongkok.

“Kehadiran pesawat pengintai AS sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab.

Tiongkok akan menjaga kedaulatannya secara kukuh. Karena itu kami minta AS untuk rasional dan tidak melakukan aksi provokasi,” kata juru bicara (jubir) Kementerian Luar Negeri Tiongkok

Tiongkok telah mengklaim hampir semua wilayah Laut China Selatan sebagai bagian teritorialnya, namun sejumlah negara di kawasan itu tidak mengakui klaim Tiongkok tersebut, termasuk Taiwan yang merupakan sekutu AS. Setiap tahun kapal-kapal dagang melewati wilayah itu mengangkut barang dagangan senilai US$5 miliar.

Sebelumnya, Presiden Taiwan Ma Ying-jeou telah mendesak semua pihak yang bersengketa untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan mengenai pembagian sumberdaya yang ada di Laut China Selatan.

Sementara, Presiden Filipina Benigno Aquino menyatakan pesawat-pesawat sipil dan militernya akan tetap terbang di atas wilayah perairan itu meskipun Tiongkok keberatan.

"Pesawat-pesawat kami akan tetap terbang di wilayah itu berdasarkan aturan hukum internasional," kata Presiden Aquino.

Beberapa tahun terakhir Tiongkok sangat gencar menyatakan klaim mereka atas Kepulauan Spratlys yang secara geografis terletak di laut antara Vietnam dan Filipina.

Tiongkok secara aktif melakukan reklamasi terumbu karang dan mengubahnya menjadi pulau, termasuk untuk landasan pacu pesawat tempur. Kepulauan Spratlys sendiri berjarak sekitar 1000 KM dari garis pantai terdekat Tiongkok.

Presiden Aquino menegaskan Filipina tidak akan menyerahkan wilayah teritorialnya kepada Tiongkok, meskipun mengakui secara militer jauh berada di bawah negara tersebut. "Pada dasarnya kami akan mempertahankan hak-hak kami sesuai kemampuan yang kami miliki," ujar Aquino.

Selain Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan juga memiliki fasilitas militer di bagian Kepulauan Spratly yang mereka kuasai.