Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla yakin Nirwan Bakrie selaku pemilik PT Lapindo Brantas Inc tak akan lari dari persoalan luapan lumpur di Siduarjo, Jawa Timur. Keluarga Bakrie, menurut Wapres, merupakan keluarga yang bukan yang a-nasional yang lari ke luar negeri begitu ada masalah.

"Saya merasa yakin pengusaha Nirwan, dan keluarga Bakrie bukanlah orang yang pernah lari ke luar negeri. Kita tak pernah dengar dia lari ke Hongkong. Bukanlah orang yang a-nasional," kata Wapres dalam konferensi pers usai Shalat Jumat, di Jakarta, Jumat (16/3).

Selain itu, Jusuf Kalla juga membeberkan bahwa di hadapan Presiden Yudhoyono, Wapres dan para bupati, Nirwan menyatakan kesanggupannya untuk membayar semua komitmen ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban luapan lumpur Lapindo.

Mengenai lambatnya proses ganti rugi dikarenakan proses prosedural mengenai kelengkapan dokumen. Selain itu, dokumen yang ada juga perlu dilakukan verifikasi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dengan masyarakat. Karena itu Wapres juga menyatakan bahwa pengusaha-pengusaha nasional yang selalu memiliki komitmen harus dihormati. "Kita harus menghormati pengusaha-pengusaha yang nasional yang akan selalu mengikuti komitmen-komitmen yang ada, walaupun komitmen itu sangat berat," kata Wapres lebih jauh.

Wapres juga menyatakan bahwa masalah Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS) akan dilakukan relokasi plus sebagaimana telah diumumkan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Imam Oetomo. "Mengenai Perum TAS sudah disampaikan Gubernur bahwa penyelesainanya melalui relokasi plus, supaya tidak merugikan masyarakat, tapi juga tidak berlebih-lebihan dengan ganti untung," ujar Wapres.

Menanggapi desakan beberapa elemen masyarakat, agar musibah lumpur tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional, Wapres menjelaskan bahwa sebenarnya sekarang sudah musibah nasional, karena begitu hebat akibatnya. Namun permasalahannya saat ini jika ditetapkan sebagai bencana nasional, maka hal itu harus ditanggung pemerintah.

"Padahal, kalau musibah nasional, pemerintah hanya memberikan bantuan maksimum, seperti di Yogya. Tetapi, kan masyarakat tidak mau itu, maunya lebih. Kalau lebih, maka harus membeli. Kalau membeli, itu pengusahanya membeli daerah itu," kata Wapres diplomatis.