Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra mengingatkan para politisi agar mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan. Kekuasaan harus berimbang, tidak hanya dikuasai satu golongan.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi pembentukan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat. Menurut Yusril kejadian ini sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Kembalilah kepada kepribadian bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan," ujar mantan Menkum dan HAM ini kepada pers di Jakarta, Rabu (29/10).

Yusril menegaskan negara Indonesia takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif.

Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. "Semua orang harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional," katanya.

Yusril menilai para politisi belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Mereka harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa, bukan semata-mata main kuat-kuatan dengan voting.

Yusril juga minta para politisi dapat bercermin pada pengisian jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif di awal reformasi pasca-Pemilu 1999. Dengan demikian, ada keseimbangan di sana.

"Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Selamatkan bangsa dan negara dari kekacauan," katanya.

Menurut Yusril inti dari semua itu adalah, para politisi harus mampu menahan diri. Yusril menyarankan para politisi mampu kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi.

"Inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan," ujarnya.