Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengatakan, banyaknya Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta yang digunakan untuk mendukung paslon independen dalam Pilkada DKI Jakarta tanpa izin pemilik KTP tidak hanya melukai kepercayaan publik, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

Menurut Adi Praytno, calon perseorangan mestinya menjadi antitesa dari partai politik (parpol), memberikan harapan baru sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin perubahan. 

"Kalau kelakuannya sama dengan parpol, lalu apa yang bisa diharapkan?" kata Adi Prayitno, Minggu (18/8/2024).

Adi mengatakan, kasus-kasus pencatutan KTP yang terus mencuat menjadi sinyal bahwa ada masalah serius dalam mekanisme pengawasan dan verifikasi pemilu. 

"Pencatutan KTP untuk pencalonan jahat bagi demokrasi. Itu verifikasi faktualnya gimana ya?" kata analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu dengan nada bertanya.

Adi khawatir jika hal ini tidak segera diperbaiki maka akan semakin banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Distrust terhadap penyelenggara pemilu sudah di ubun-ubun," pungkas Adi Prayitno. []