Parpol hari ini disebut berpotensi tidak lagi jadi penyambung lidah dan pembela rakyat. Sebab, kelembagaan partai politik Indonesia sekarang dinilai sudah bergeser ke arah privatisasi dari pucuk pimpinan tertinggi. 

Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris. 

"Dalam faktanya, dalam kenyataannya kita lihat partai politik bisa kita anggap milik ketua umum, milik satu pendiri. Itu faktual," kata Haris dalam diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang disiarkan di YouTube, dikutip Kamis (31/10/2024). 

Ia menyampaikan, pada tahun politik 2024 terdapat tren pergeseran peran penting partai politik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Salah satunya adalah munculnya tren pemilihan ketua umum secara aklamasi. 

"Kenapa hampir semua ketua umum partai politik pada 2024 ini semuanya dipilih secara aklamasi. Fenomena di tahun-tahun sebelumnya kita tidak temukan?" tuturnya.

Haris memberi contoh Golkar sebagai salah satu partai politik yang tahun ini menunjukkan secara telanjang konsep privatisasi kelembagaan partai politik dalam hal pergantian kepemimpinan.

"Golkar contohnya. Tiba-tiba Bahlil disepakati sebagai ketua umum. Ini kan dahsyat, dahsyat sekali," tuturnya.

Haris mempertanyakan kondisi demokrasi yang salah satu pemerannya adalah partai politik, karena lembaga ini merupakan pencetak pemimpin-pemimpin bangsa.

"Apakah itu (tren privatisasi partai politik) suatu hal yang baik, sesuatu yang sehat?” ujar Harris mempertanyakan. []