Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengungkapkan, anggaran subsidi energi di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, turun dari Rp204,53 triliun menjadi Rp203,41 triliun.

Menurut Menkeu, penurunan alokasi subsidi BBM ini disebabkan perubahan asumsi nilai tukar Rupiah dalam RAPBN 2025 dari Rp16.100 ke Rp16.000 per Dolar AS.

"Total subsidi energi kesepakatan di Panja adalah Rp203,4 triliun, turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan dalam RAPBN 2025. Ini lebih karena kursnya Rp16.100 menjadi Rp16 ribu (per dolar AS)," jelas Menkeu Sri Mulyani dalam rapat dengan badan anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).

Menkeu menjelaskan, anggaran subsidi energi terdiri dari subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu sebesar Rp26,7 triliun atau tetap, sementara subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp87 triliun, atau turun dari Rp87,6 triliun.

Kemudian, anggaran subsidi listrik di 2025 dipangkas menjadi Rp89,7 triliun, dari sebelumnya Rp90,2 triliun.

Sementara itu, belanja kementerian/ lembaga (k/l) naik dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, karena adanya empat program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto.

Empat program tersebut antara lain makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun, yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

Kemudian, pemeriksaan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun. Program ini akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Selanjutnya, program renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, yang akan dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

Selanjutnya, program lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun yang akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian dengan anggaran masing-masing Rp7,5 triliun. []