Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang menilai pejabat masih memerlukan penggunaan patwal guna menghindari kemacetan dan tak datang terlambat saat rapat. 

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyinggung sistem transportasi umum yang belum memadai.

"Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang kalau kita mau ke sini (DPR) transportasi umum dari mana. Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully telat," kata Hidayat kepada wartawan Jumat (31/1/2025).

Ucapan Hidayat Nur Wahid menuai kritik pedas dari pengamat transportasi, Djoko Setijowarno. Menurut Djoko, kalau tidak ingin telat, wakil rakyat harus berangkat lebih awal.

"Artinya tidak alasan itu (telat), alasan dicari-cari. Kalau tidak mau telat, berangkat lebih awal, kan mendukung program anggaran yang dipangkas," kata Djoko, dikutip Minggu (2/2/2025).

Djoko juga menyampaikan, tidak ada alasan bagi para wakil rakyat untuk mencoba naik transportasi umum saat rapat. Sebab lokasi gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta terjangkau oleh angkutan umum, baik TransJakarta maupun Commuter Line.

Selain itu, penghematan juga bisa dilakukan dengan mengurangi biaya pengawalan pejabat.

"Pengawalan, biaya operasional katakanlah antara Rp10 juta sampai Rp20 juta bisa habis untuk pengawal. Belum untuk gaji, itu pemborosan dan bisa dialihkan pemangkasan subsidi buat transportasi umum," ujar Djoko.

Kemudian, lanjut Djoko, pemangkasan juga bisa diterapkan untuk program prioritas lainnya. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan," ujarnya dengan tegas. []