Antisipasi Badai PHK, Pemerintah Harus Bentuk Satgas PHK

Kebijakan tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia, bisa berdampak besar, termasuk terjadinya badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus PHK, yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, kalangan buruh, dan DPR.
Menurut Said Iqbal, usulan tersebut telah disampaikan langsung ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan kemungkinan akan ditindaklanjuti pemerintah.
Satgas Khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi situasi industri agar tidak melakukan PHK. Kalaupun harus ada PHK, setidaknya Satgas bisa menekan potensi gejolak, misalnya dengan memberi jaminan hak-hak buruh yang terkena PHK.
"Apa yang disarankan oleh Litbang KSPI dan Partai Buruh ke pemerintah? Satu, pembentukan Satgas PHK, jadi satgas ini antisipasi agar bisa enggak, jangan sampai terjadi PHK. Kalaupun buruh kena PHK, Satgas bisa jamin hak-hak buruh dibayar," papar Said Iqbal, dalam keterangannya, dikutip Senin (7/4/2025).
"Satgas PHK ini harus bisa menahan gejolak apabila ada badai PHK, satgas harus antisipasi itu, mudah-mudahan ini bisa direalisir," ujarnya menambahkan.
Said Iqbal juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia segera melakukan renegosiasi dengan Pemerintah AS untuk menurunkan tarif yang dipatok, juga mengimbau kepada pabrik-pabrik di Indonesia untuk membeli bahan baku dari AS. Contohnya kapas bagi pabrik tekstil yang biasanya didapatkan dari China atau Brasil, bisa saja diubah dengan membelinya dari AS. Ketika neraca dagang dengan AS bisa lebih seimbang, peluang penurunan tarif bisa terjadi.
"Setahu saya berdasarkan informasi kami, tekstil, garmen, sepatu, itu gunakan kapas dari China dan Brasil, bisa saja dipindahkan ke Amerika bahan bakunya. Jadi kan bisa balance neracanya, siapa tahu tarif bisa diturunkan. Itu contoh saja," ujar Said Iqbal menjabarkan.
Said Iqbal juga menyarankan pemerintah mengejar proses deregulasi agar lebih banyak relokasi pabrik ke Indonesia. Sebab, masih banyak pabrik sepatu dari Vietnam yang mau pindah ke Indonesia. Karena perusahaan asal China, Taiwan, dan lain-lain sedang mencari negara yang lebih rendah tarifnya untuk ekspor ke Amerika Serikat daripada Vietnam, termasuk Indonesia.
"Kalau bisa kasih deregulasi agar mereka bisa meningkatkan segera produksinya di Indonesia. Bikin mereka ini mudah buat pindah ke sini," pungkas Said Iqbal. []
© Copyright 2025, All Rights Reserved