Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) adalah proyek pribadinya. 

Jokowi mengklaim, pemindahan IKN ke Kaltim sudah dengan izin DPR RI dan disetujui mayoritas fraksi partai di DPR.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi saat membuka Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9/2024).

Jokowi mengaku, dirinya hanya mengeksekusi rencana yang sudah ada sejak lama. Menurut Jokowi keinginan pindah ibu kota negara sudah pernah disampaikan Presiden ke-1 RI Soekarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota dilakukan sesuai tahapan. Mulai dari mengajukan UU IKN hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.

"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja. Tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," kata Jokowi.

Kemudian, Jokowi menceritakan alasan dirinya ingin segera mengeksekusi pemindahan ibu kota. Jokowi bercerita kerap merasa inferior jika ada tamu asing yang datang ke Istana Negara di Jakarta atau Bogor.

Jokowi mengaku bingung harus merespons apa jika Istana Negara dipuji. Padahal, Istana yang ada merupakan warisan kolonial.

"Kadang-kadang kita merasa Inferior gitu. Waduh ini Istana simbol negara tapi bikinan kolonial," kata Jokowi.

Ada pun, UU Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) disahkan pada 2022. Pemerintah juga sudah mengesahkan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai konsekuensi perubahan status Jakarta usai tak lagi jadi ibu kota.

Namun, sampai saat ini Jokowi belum juga meneken keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota. 

Jokowi mengatakan, Keppres pemindahan ibu kota  bisa diteken presiden mendatang. []