SERATUS hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat kiprah awal yang simpatik, apalagi dengan peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah pada 6 Januari 2025. Dari anggaran Rp71 triliun dari APBN 2025, program ini tujuannya memberi makan bergizi pada peserta didik dari PAUD hingga SMA, serta balita dan ibu hamil.

Program tersebut diterapkan bertahap, menarget 40 persen penerima manfaat di 2025, 80% di 2026, dan 100% pada 2029. Dalam tiga bulan pertama, pemerintah berhasil menjangkau tiga juta penerima manfaat, yang termanifestasi janjinya pada kesejahteraan dan pendidikan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan inisiatif memberi makan saja, tapi potensinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Manfaatnya mencakup peningkatan gizi anak, dukungan kesehatan, dan kualitas pendidikan, program ini menuai reaksi positif yang mulai terlihat, semisal meningkatnya kehadiran dan semangat belajar siswa di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Kendati, pelaksanaan MBG cerminan janji pemerintah pada kesejahteraan dan pendidikan, masalah tetap ada. Dus, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, dibutuhkan agar program ini efektif dan tak hanya jadi proyek yang kesannya “instan”.

Tantangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meliputi koordinasi antar lembaga, penyesuaian menu sesuai kebutuhan daerah, dan memastikan berlanjutnya program. Aspek keamanan pangan mesti diperhatikan agar tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.

Walaupun ada tantangan, potensi reaksi positif MBG mengesankan. Studi INDEF 2024 mengungkap bahwa program ini bisa mendorong PDB sebesar Rp4.510 triliun, atau 34,2% dari estimasi. Tegasnya bahwa investasi dalam gizi dan pendidikan bermanfaat bagi individu, dan juga bisa memberi efek pengganda bagi perekonomian negara.

Kepuasan Publik 

Survei terbaru dari Litbang Kompas 2025 merilis tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9%, angka yang cukup mengejutkan. Respon positif tentu datang dari pendukung setia, tapi juga dari yang sebelumnya tak memilih pasangan ini, indikasinya bahwa kebijakan yang diterapkan dalam 100 hari pertama berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Satu program yang mendapat apresiasi tinggi yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah. Program ini tak cuma terpenuhinya kebutuhan dasar, tapi juga representasi janji pemerintah pada kesejahteraan dan pendidikan generasi muda. Tingginya tingkat kepuasan tersebut menafsir bahwa masyarakat merespon positif langkah perdana yang diambil oleh pemerintahan baru.

Kebijakan ekonomi yang pro-rakyat, seperti pembatalan kenaikan PPN untuk barang non-mewah dan stabilisasi harga pangan serta BBM, juga mendapat sambutan positif dari publik. Jika kita bandingkan, tingkat kepuasan masyarakat pada pemerintah Prabowo-Gibran yang mencapai 80,9% melampaui pencapaian 65,1% pada 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 

Bahkan, angka ini lebih tinggi dibanding dengan 75% yang tercatat untuk Jokowi di akhir masa jabatannya. Ini menerangkan bahwa langkah perdana pemerintahan baru berhasil mendapat dukungan dari masyarakat.

Meski kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini tinggi, masyarakat tak boleh terlena. Masih ada problem, terlebih dalam pemberantasan korupsi yang mendapat tingkat kepuasan paling rendah. Sementara, urgen bagi pemerintah menjaga keseimbangan antara kebijakan populis dan kebijakan jangka panjang agar pembangunan bisa berkelanjutan.

Menjaga Keseimbangan

Persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran yakni menjaga keseimbangan antara kebijakan populis yang menarik dukungan publik dan kebijakan struktur jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan. 

Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil meraih tingkat kepuasan, dengan 79,3% berdasar data Lingkar Survei Nasional (LSN) 2025. Walau, terlalu fokus pada kebijakan populis bisa mengalihkan perhatian dari reformasi struktur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di tengah meningkatnya kepercayaan publik, pemerintah mesti mengatasi persoalan ekonomi, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya disparitas sosial.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan kesadaran ihwal keseimbangan antara kebijakan populis dan reformasi struktural. Dalam visi misinya, ada 17 program prioritas yang mencakup kebijakan jangka pendek serta program seperti penyempurnaan sistem penerimaan negara, hilirisasi industri, dan pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pendekatan bertahap, membangun dasar untuk pertumbuhan yang lebih sustainable. Keseimbangan ini penting untuk stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Kebijakan populis bisa meningkatkan konsumsi jangka pendek, namun tanpa reformasi struktural, pertumbuhan tersebut berisiko tidak berkelanjutan.

Kebijakan populis sebetulnya pokok, pasalnya pemerintah Prabowo-Gibran juga perlu berpikir strategis. Memprioritaskan isu fundamental semisal mengatasi kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. 

Menjaga keseimbangan antar dukungan publik lewat kebijakan populis dan reformasi struktural yang tak populer adalah ujian bagi kepemimpinan Prabowo-Gibran. Pemerintah mesti mulai menangani persoalan struktur yang dihadapi kelas menengah, seperti penurunan daya beli dan pemutusan hubungan kerja yang tak terkendali. 

Functioning Government 

Efektivitas dan efisiensi birokrasi yakni kiat untuk mewujudkan functioning government. Birokrasi yang baik bisa mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, terlihat ada usaha untuk meningkatkan efektivitas lewat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), yang tujuannya mencapai target pembangunan nasional dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kendati, sejauh mana sudah tercapai status functioning government masih diteliti. Indikator terbentuknya RPJMN dan cetak biru di beragam sektor kementerian terindikasi kemajuan, walau proses institusionalisasi kementerian yang mengalami perubahan struktur belum sepenuhnya dipahami publik. Ini menunjukan bahwa ada pekerjaan rumah yang harus terselesaikan agar pemerintah berfungsi optimal.

Pemerintahan Prabowo-Gibran mengambil beberapa kebijakan meningkatkan kinerja aparatur negara. Berfokus pada penataan tenaga non-ASN di database BKN, menghindari PHK massal dan menjaga pendapatan saat ini. Selain itu, digitalisasi dan sistem satu data terpadu sejatinya bisa memperbaiki efisiensi dan tata kelola birokrasi.

Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji untuk ASN, terlebih guru, dosen, tenaga kesehatan, serta TNI/POLRI dan pejabat negara, guna meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, ada komitmen untuk menguatkan pendidikan dan teknologi dengan target dana riset dan inovasi mencapai 1,5% hingga 2% dari PDB dalam lima tahun ke depan. 

Pemerintah Prabowo-Gibran fokus pada kebijakan yang substansi dan bukan sekadar pencitraan populis. Ini mendasar dalam upaya mencapai functioning government yang efektif dan efisien. 

Singkat kata, pencapaian tersebut masih dalam proses, dan butuh komitmen serta implementasi yang konsisten dari varian inisiatif yang dicanangkan. Hanya dengan cara ini, janji kampanye bisa terwujud menjadi kebijakan yang berefek bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

*Penulis adalah Dosen di Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang