HINGAR-bingar Pilkada. Berisiknya influencer prabayar dan buzzer. Manipulasi media. Meme creator dapat job. Timses berantem. Di balik semuanya, Pilkada merupakan aktivitas "vast logistical exercise".

Puluhan ribu TPS dibangun. Biaya 2 juta per TPS plus 500K operasionalnya. Pabrik polling set up ribuan polling station. Sewa pegawai. Kertas suara dicetak. Enggak tahu siapa pemenang tendernya. Finalisasi electoral registers. Petugas penghitung suara siap.

Anggaran Pilkada Serentak 2024 = Rp41 triliun (data Kemendagri). Biaya KPU, Bawaslu, Polri, TNI. Diikat naskah hibah. Asal duitnya 40% APBD 2023 dan 60% APBD 2024.

Pilkada 2024: Jumlah pemilih 207 juta orang di 545 daerah; 37 provinsi, 415 kabupaten. dan 93 kota. Bayar dan bikin ID Anggota KPPS dan 2 orang linmas per 1 TPS. Panwaslu adalah macan kertas. Enggak ada faedahnya.

Di luar anggaran peserta Pilkada, total biaya Pemilu 5 tahun tembus Rp80,65 triliun. Tahun 2017 angkanya Rp4,2 triliun. Lalu naik tahun 2018 jadi Rp18,5 triliun. Di tahun 2020 gelembung budget-nya jadi Rp20,4 triliun. Tahun final 2024 meletus Rp37,52 triliun.

Paling cuan ya media. Menurut OpenSecret, spending Pilpres Amerika 4 tahun lalu 56 persen mengalir ke media. Anggaran pemerintah ngucur ke media dengan nomenklatur "Sosialisasi Pilkada".

Campaign spending, the dawn assault, mahar ke parpol, dan biaya pribadi paslon peserta Pilkada belum termasuk. Rebut cari donatur dan pengusaha. Yang kalah gigit jari. Yang menang dapet proyek Pemda.

Masih untung Indonesia tropis. Enggak seperti Pemilu di Inggris yang butuh biaya tambahan penghangat ruang di Pemilu musim dingin.

Duit segede itu bisa dialihkan ke pembangunan tol Trans Jawa. BPJT menyatakan biaya pembangunan 51 ruas Trans Jawa sebesar Rp582 triliun. Setengahnya Rp291 triliun berasal dari utang. Ongkos Pilkada bisa ngurangin utang itu jadi Rp210 triliun.

Anggaran makan gratis tadinya Rp400 triliun. Dipangkas jadi Rp71 triliun pada APBN 2025. Bila biaya Pilkada 5 tahun dipakai, maka sisanya Rp9,65 triliun.

Rezim Pemilu langsung dan serempak adalah titipan asing. CIA hitung modus ini bisa menghambat kemajuan Indonesia selama 30 tahun. Tetap backward.

Memberantas stunting lebih penting daripada ngasih makan 3 kali sehari narapidana pemakai narkoba angin-anginan. Pecandu direhabilitasi. Bukan dipenjara. Kerja paksa para kriminal di dalam penjara. Yang dirugikan cuma sipir dan oknum polisi pemeras rakyat.

Legalisasi cannabis for medical usage hanya merugikan oknum jahat BNN. Manfaatnya lebih banyak. Bisa export product cannabinoid oils dan kesehatan masyarakat meningkat. Mike Tyson yang bangkrut sampai mau main film porno bangkit tajir kembali setelah menjadi petani marijuana.

Dukung usulan operasi logistik Pilkada, Presiden Prabowo dan sejumlah partai di DPR supaya kepala daerah dipilih DPRD.

Anggaran negara buat Pemilu bukan "Investasi Demokrasi". Sudah 25 tahun era reformasi dicoba. Hasilnya cuma dapet menteri keuangan titipan IMF yang cuma bisa naikin pajak.

Presiden Prabowo harus siap menghancurkan elemen pengangguran yang akan rusuh pasca semua Fraksi DPR setuju kepala daerah dipilih DPRD. 

Hapus Pilkada

HINGAR-bingar Pilkada. Berisiknya influencer prabayar dan buzzer. Manipulasi media. Meme creator dapat job. Timses berantem. Di balik semuanya, Pilkada merupakan aktivitas "vast logistical exercise".

Puluhan ribu TPS dibangun. Biaya 2 juta per TPS plus 500K operasionalnya. Pabrik polling set up ribuan polling station. Sewa pegawai. Kertas suara dicetak. Enggak tahu siapa pemenang tendernya. Finalisasi electoral registers. Petugas penghitung suara siap.

Anggaran Pilkada Serentak 2024 = Rp41 triliun (data Kemendagri). Biaya KPU, Bawaslu, Polri, TNI. Diikat naskah hibah. Asal duitnya 40% APBD 2023 dan 60% APBD 2024.

Pilkada 2024: Jumlah pemilih 207 juta orang di 545 daerah; 37 provinsi, 415 kabupaten. dan 93 kota. Bayar dan bikin ID Anggota KPPS dan 2 orang linmas per 1 TPS. Panwaslu adalah macan kertas. Enggak ada faedahnya.

Di luar anggaran peserta Pilkada, total biaya Pemilu 5 tahun tembus Rp80,65 triliun. Tahun 2017 angkanya Rp4,2 triliun. Lalu naik tahun 2018 jadi Rp18,5 triliun. Di tahun 2020 gelembung budget-nya jadi Rp20,4 triliun. Tahun final 2024 meletus Rp37,52 triliun.

Paling cuan ya media. Menurut OpenSecret, spending Pilpres Amerika 4 tahun lalu 56 persen mengalir ke media. Anggaran pemerintah ngucur ke media dengan nomenklatur "Sosialisasi Pilkada".

Campaign spending, the dawn assault, mahar ke parpol, dan biaya pribadi paslon peserta Pilkada belum termasuk. Rebut cari donatur dan pengusaha. Yang kalah gigit jari. Yang menang dapet proyek Pemda.

Masih untung Indonesia tropis. Enggak seperti Pemilu di Inggris yang butuh biaya tambahan penghangat ruang di Pemilu musim dingin.

Duit segede itu bisa dialihkan ke pembangunan tol Trans Jawa. BPJT menyatakan biaya pembangunan 51 ruas Trans Jawa sebesar Rp582 triliun. Setengahnya Rp291 triliun berasal dari utang. Ongkos Pilkada bisa ngurangin utang itu jadi Rp210 triliun.

Anggaran makan gratis tadinya Rp400 triliun. Dipangkas jadi Rp71 triliun pada APBN 2025. Bila biaya Pilkada 5 tahun dipakai, maka sisanya Rp9,65 triliun.

Rezim Pemilu langsung dan serempak adalah titipan asing. CIA hitung modus ini bisa menghambat kemajuan Indonesia selama 30 tahun. Tetap backward.

Memberantas stunting lebih penting daripada ngasih makan 3 kali sehari narapidana pemakai narkoba angin-anginan. Pecandu direhabilitasi. Bukan dipenjara. Kerja paksa para kriminal di dalam penjara. Yang dirugikan cuma sipir dan oknum polisi pemeras rakyat.

Legalisasi cannabis for medical usage hanya merugikan oknum jahat BNN. Manfaatnya lebih banyak. Bisa export product cannabinoid oils dan kesehatan masyarakat meningkat. Mike Tyson yang bangkrut sampai mau main film porno bangkit tajir kembali setelah menjadi petani marijuana.

Dukung usulan operasi logistik Pilkada, Presiden Prabowo dan sejumlah partai di DPR supaya kepala daerah dipilih DPRD.

Anggaran negara buat Pemilu bukan "Investasi Demokrasi". Sudah 25 tahun era reformasi dicoba. Hasilnya cuma dapet menteri keuangan titipan IMF yang cuma bisa naikin pajak.

Presiden Prabowo harus siap menghancurkan elemen pengangguran yang akan rusuh pasca semua Fraksi DPR setuju kepala daerah dipilih DPRD. 

*Penulis adalah Aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak)