Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak akan mengganggu jalannya sektor pendidikan. Layanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa untuk perguruan tinggi dipastikan tetap aman. 

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCP), Hasan Nasbi menepis isu yang mengatakan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp327 triliun tidak akan menyentuh layanan publik penting seperti KIP dan beasiswa. 

Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang amat menjadi perhatian Prabowo, terbukti dari pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan perbaikan ribuan sekolah di Indonesia. 

"Pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Hasan menegaskan, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari kriteria yang terkena efisiensi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kualitas pendidikan akan menurun karena efisiensi. 

"Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari layanan publik. Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah,"ujarnya dengan tegas.

Hasan meminta agar masyarakat jangan mudah percaya pada isu yang digoreng bahwa dana pendidikan terganggu efisiensi anggaran pemerintah. 

"Jadi kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar," pungkasnya. []