Polri meminta Kementerian Perdagangan mencabut izin merek dan usaha pabrik MinyaKita yang terbukti mengurangi takaran di pasaran. 

Permintaan itu dilontarkan setelah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membongkar pabrik produksi MinyaKita yang mengurangi takaran kemasan di Depok, Jawa Barat.

"Untuk efek jera, kedua PT (MSI dan ARN) kami usulkan untuk pencabutan izin usaha dan pencabutan izin mereknya di Kemendag," kata Dirtipideksus sekaligus Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Helfi juga berharap para pelakunya, baik perorangan dan korporasi yang terbukti melakukan kecurangan dalam kasus ini diharapkan bisa disanksi berat.

"Untuk sanksi ada (dasar) Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, disanksinya cukup berat," kata Helfi.

Menurut Helfi, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri mendapati praktik ilegal yang merugikan konsumen di sebuah gudang kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (9/3/2025).

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri menemukan minyak goreng MinyaKita dengan volume lebih sedikit dari takaran yang tercantum di label kemasan. 

Minyak yang seharusnya berisi 1000 ml, hanya diisi sekitar 820 ml hingga 920 ml. "Jelas ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan," kata Helfi.

Dalam operasi ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Termasuk 450 dus minyak goreng MinyaKita kemasan pouch bag siap distribusi, 180 dus minyak dalam gudang, 250 krat minyak kemasan botol, serta puluhan mesin pengisian dan alat pendukung lainnya.

"Total minyak goreng yang berhasil diamankan mencapai 10.560 liter," ungkap Helfi.

Dari pengungkapan ini, kata Helfi, penyidik menetapkan AWI sebagai tersangka karena mengelola MinyaKita di rumah produksi Jalan Tole Iskandar, Depok. Tempat tersebut sebelumnya dikelola PT Artha Eka Global Asia (AEGA). []