Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing, mengatakan, pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang meminta agar pembongkaran pagar laut tidak terburu-buru mengindikasikan adanya sikap berseberangan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, kata Fadli, pembongkaran pagar laut yang dilakukan personel TNI Angkatan Laut tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau kita menelisik lebih jauh bahwa penyataan atau keterangan menteri KKP ini  adalah bagian dari penolakan harus terhadap perintah Presiden Prabowo dalam melakukan pembongkaran terhadap pagar laut tersebut,” kata Fadli Rumakefing, Minggu (19/1/2025).

Fadli mengatakan, pemagaran laut di pesisir Tangerang itu telah merampas ruang lingkup dan ruang hidup serta mengganggu aktivitas nelayan yang ada di sana. 

Nelayan sangat mendukung keberanian Prabowo Subianto memerintahkan pembongkaran pagar tersebut.

“Hal ini menunjukkan keberanian Prabowo, kebijakannya pro terhadap rakyat, bangsa dan negara,” kata Fadli.

Advokasi Indonesia Raya berharap dalam momentum 100 hari kerja pemerintahan, Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri di dalam kabinet Merah Putih.

"Para menteri harus dievaluasi kalau terindikasi tidak bisa kerja, terindikasi mulai melakukan gerakan tambahan, pembangkangan secara halus halus serta terindikasi menjadi bagian dari proxy-proxy asing. Yah mau nggak mau harus dilakukan pembersihan,” pungkas Fadli. []