TURKI dan Indonesia adalah negara muslim yang memiliki sejarah hubungan yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. 

Turki sebagai kelanjutan dari Ottoman Turki Usmani dan Indonesia sebagai kelanjutan kerajaan Islam Nusantara, punya hubungan diplomatik sejak sebelum negeri penjajah datang ke Tanah Air.

Tome Peris, pedagang Portugis mencatat, Kerajaan Samudera Pasai adalah negeri bahari yang menjadi pusat perdagangan laut internasional. Mereka yang berdagang berasal dari India, Asia Barat, dan kaum Rumi atau Turki.

Sejarah juga mencatat, persekutuan Kesultanan Turki dan Kesultanan Aceh terjalin semenjak 1530-an. Di antara dua kerajaan ini, mengirim dutabesar dalam menjalin kerjasama, baik hubungan agama, perdagangan maupun pembangunan dan pertahanan.

Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan negeri paling terakhir jatuh pada Kerajaan Hindia Belanda, tak lepas dari bantuan Kesultanan Turki. Negeri Usmani ini yang banyak membantu bangsa Aceh melawan Belanda, baik peralatan persenjataan maupun bala pasukan.

Jadi benar, apa yang disampaikan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, bahwa Turki dan Indonesia sudah memiliki hubungan lebih dari 400 tahun. Persisnya, 495 tahun, bangsa Turkiye dan bangsa Nusantara telah membina hubungan sesama negeri muslim.

Kunjungan Erdogan ke Indonesia pada 12 Februari 2025 lalu, harus ditempatkan dalam bingkai sejarah besar di atas. Sehingga, peningkatan kerjasama antara dua negara suatu keharusan sejarah.

Apalagi, Presiden Erdogan dan Presiden Prabowo Subianto telah menyepakati peningkatan kerjasama perdagangan dari 2,39 miliar pada 2024 menjadi 10 miliar dolar Amerika Serikat per tahun.

Meski kunjungan Erdogan sangat singkat, tak kurang dari 24 jam, tetapi lawatan ini sangat produktif. Turki dan Indonesia menyepakati 13 kerjasama. Antara lain perdagangan, promosi dan fasilitasi investasi, industri pertahanan, energi, pendidikan tinggi, keagamaan, kesehatan, pertanian, hingga pembuatan pabrik pesawat nirawak (drone).

Yang paling mengesankan dari kunjungan Erdogan adalah pemberian hadiah mobil listrik produk nasional Turki kepada Presiden Prabowo. Ternyata Turki selangkah lebih maju dalam pengembangan industri otomotif daripada Indonesia.

Prabowo punya cita-cita yang sama dengan Erdogan. Tapi PT Pindad yang memproduksi mobil dinas presiden dan wakil presiden belum bisa memenuhi permintaan, baik untuk kebutuhan mobil militer maupun sipil dalam negeri.

Padahal, usai presiden dan wakil presiden menggunakan mobil dinas Maung Garuda Limousine, PT Pindad kebanjiran order dari instansi pemerintah dan swasta. Sayang, perusahan plat merah ini belum bisa memenuhi pasar lantaran kapasitas produksi yang masih kecil.

Sebenarnya, keinginan Prabowo membuat mobnas bukan yang pertama. Di zaman Presiden Soeharto, pernah diproduksi mobnas pada 1996. Mobnas ini diproduksi oleh PT Timor Putra Nasional (TPN) milik putra bungsu presiden, Tommy Soeharto. TPN ini yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksanaan instruksi presiden (Inpres) nomor 2/1996 tentang pengembangan mobil nasional.

Pada tahun pertama, TPN menargetkan produksi sebanyak 15.000 unit Mobil Timor. Sementara pabrik mobnas masih dibangun, pemerintah mengizinkan pihak perusahaan mengimpor mobil dari luar. TPN menggandeng PT KIA Motor yang mengizinkan untuk memproduksi, memodifikasi, mengubah logo, dan mengekspor kendaraan.

Selama Juni 1996 sampai Juli 1997, TPN mengimpor mobil dari PT KIA Motor sebanyak 39.715 unit tanpa bea masuk dan pajak barang mewah. Sehingga harga Mobil Timor separuh lebih murah dari produk yang sekelasnya. Mobil Timor hanya dipatok Rp35 juta. Sedangkan Mobil Corolla di pasaran saat itu dijual Rp70 juta.

Akibat kebijakan importasi yang tak adil ini, pemerintah diadukan oleh produsen mobil dari Amerika, Jepang, dan Uni Eropa, ke World Trade Organization (WTO). 

Organisasi perdagangan dunia ini memutuskan bahwa pemerintah melanggar perjanjian perdagangan dunia dari WTO. TPN diwajibkan membayar bea masuk dan pajak barang mewah sebesar 1,3 miliar dolar AS.

Keputusan WTO memaksa Pemerintah Soeharto untuk menghentikan pengembangan mobnas dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/1998 tertanggal 21 Januari 1998.

Keppres ini menghentikan pengembangan mobnas sehingga mobnas hanya sekadar asa dan berakibat kerugian finansial yang besar. Ditambah, importasi gagal jual akibat krisis moneter yang menerpa Indonesia.

Waktu itu mobil Timor sempat menguasai 35% lebih pangsa pasar mobil sedan. Kini, kejayaan mobnas itu menjadi kenangan buruk di berbagai ruas jalan di Tanah Air. Betapa, pengembangan mobnas sebuah niat baik bagi kemandirian otomotif nasional, harus dibarengi dengan tata niaga yang menjamin persaingan yang sehat.

Prabowo pasti dapat mengambil pengalaman berharga atas kegagalan mertua dan adik iparnya dalam mengembangkan mobnas di atas. Hal semisal jangan sampai terjadi di era pemerintahannya. Prabowo juga tak berlebihan bila belajar dari pengalaman Erdogan dalam mengembangkan mobnas Turki.

Mobil listrik ToGG  t10X produksi negara bekas Khilafah Islamiyah ini tak melulu diberikan kepada Prabowo, namun juga dikasihkan kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Ini bagian dari promosi mobnas Turki bagi negara sahabat. Bahwa mereka siap bersaing dengan produsen otomotif raksasa global.

Produksi mobil Maung Garuda sepertinya masih jauh untuk masuk pada pasar global. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri saja butuh usaha yang ekstra. Apalagi, transaksi jual beli mobil setahun di Indonesia tembus 1,3 juta unit. Sehingga, kebutuhan pasar dalam negeri cukup menjanjikan bagi perkembangan mobnas.

Semua itu kembali pada kebijakan dan gerak cepat pemerintah Prabowo dalam pengembangan mobnas. Jalan tersedia bagi Prabowo menuju kemandirian otomotif nasional. Mobil Maung Garuda bisa menjadi alternatif dalam mewujudkan cita mobnas Presiden Soeharto sekalipun digagalkan oleh korporasi asing. 

*Penulis adalah Pendiri Eksan Institute