Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengungkapkan, aksi oknum polisi yang melakukan kekerasan saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aksi oknum polisi itu terekam kamera warga.

Dalam rekaman video warga tersebut terlihat sebagian oknum polisi melakukan aksi represif terhadap masyarakat yang hadir dalam rapat pleno KPU Paniai.

PDIP menampilkan video aksi intervensi oknum polisi di hadapan awak media saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12/2024) malam.

Di video itu, tampak rapat pleno Kabupaten di Paniai pada 11 Desember 2024 diinterupsi oleh Kabagops Polres Paniai yang berbicara dengan nada tinggi dan menunjuk-nunjuk hingga menggebrak meja tepat di samping pimpinan KPU Paniai. 

Rapat pleno menjadi kisruh. Polisi bukannya meredam emosi massa, malah ikut dalam kisruh tersebut. 

Terlihat sejumlah aparat polisi melakukan aksi kekerasan dengan mendorong massa. Bahkan ada polisi yang memegang kayu guna menangkal massa. 

PDIP mengungkapkan, rekapitulasi suara Cabup-Cawabup Paniai serta Cagub-Cawagub Papua Tengah masih berjalan lancar pada pukul 09.30 WIT. Rekapitulasi dihadiri lima komisioner KPUD dan Bawaslu Kabupaten Paniai hingga para saksi kandidat yang berkontestasi.

"Pembacaan hasil suara lapangan dari Tingkat Distrik dimulai dari Distrik Topiyai hingga pada Distrik Aweida berjalan lancar," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy. 

Keributan mulai terjadi saat proses penghitungan suara dari Distrik Wegemuka sekitar pukul 10.30 WIT untuk membatalkan penghitungan suara. 

Keributan dipancing saksi dari dua Cagub Papua Tengah, Natalis Tabuni dan Wilem Wandik. 

Selanjutnya saksi dari Cabup Paniai Oktopianus Gobai, Roby Kayeme, dan Nason Uti membuat kehebohan dengan merusak kursi dan meja pimpinan sidang pleno rekapitulasi.

Setelah itu, aparat keamanan tanpa diminta masuk ke dalam ruangan pleno KPUD. Termasuk, Kapolres Kabupaten Paniai, Kompol Deddy A Puhiri, beserta anak buahnya lengkap dengan kelengkapan senjata. 

Keributan kembali terjadi karena saksi ngotot agar rekapitulasi ditunda. 

Aparat kepolisian dengan senjata lengkap kembali masuk ruang rapat pleno rekapitulasi pada pukul 13.40 WIT tanpa diminta.

Kabagops Polres Kabupaten Paniai, AKP Terekam kamera, Hendry Joedo Manurung, mengancam lima komisioner KPUD yang bertugas. 

Hendry disebut menekan komisioner KPUD Kabupaten Paniai tidak melanjutkan penghitungan suara yang menjadi keberatan saksi dari kandidat.

Akibatnya rapat pleno kabupaten akhirnya dilanjutkan ke Kabupaten Nabire. Namun ternyata pemindahan rapat tersebut ke Aula Hotel Mahavira I, Kabupaten Nabire tak berujung baik.  Di mana dalam video berikutnya, tampak polisi malah membiarkan orang-orang yang bukan termasuk peserta masuk ke ruang rapat pleno rekapitulasi. Orang-orang tidak jelas itu akhirnya mengacaukan jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Lanjutan Tingkat Kabupaten Paniai. Beberapa barang-barang dilempar oleh mereka. 

Polisi yang berjaga dalam rapat itu tak bisa berbuat banyak untuk mencegah massa berbuat anarkis. Alhasil proses penghitungan suara pilkada menjadi terganggu. []