Pengamat Politik yang juga Direktur Executive Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, mengatakan, partai politik (parpol) tidak memiliki hak, apalagi sampai melakukan intervensi dalam pemilihan Pimpinan DPD RI. 

"Pada prinsipnya, pemilihan pimpinan adalah hak setiap anggota DPD RI," kata Abubakar mengomentari beredarnya foto pertemuan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Pasca pertemuan LaNyalla dengan Hasto, banyak pihak yang mencurigai sebagai langkah menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.

"Secara normatif partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota," kata Abubakar kepada wartawan, Sabtu (27/7/2024).

Menurut Abubakar, wajar jika manuver seperti pertemuan-pertemuan terjadi jelang pemilihan pimpinan DPD. Sehingga lumrah jika publik menaruh curiga bahwa pertemuan LaNyalla dengan Hasto sebagai upaya mempertahankan kursi Ketua DPD.

Sedangkan, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (Spin), Igor Dirgantara, menyesalkan jika pertemuan itu memang benar-benar untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.

Menurut Igor, upaya keduanya telah merusak demokrasi yang sudah berjalan dengan baik di Tanah Air. La Nyalla sebagai pucuk pimpinan Senator sudah seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi.

"Itu sesuatu yang merusak demokrasi, karena ketua DPD itu seharusnya menegakkan demokrasi," pungkas Igor. []