Presiden Prabowo Subianto meresmikan berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pada Senin, 24 Februari 2025. 

Kepala Negara mengklaim Danantara merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan.

"Pada siang hari ini, hari Senin, 24 Februari 2025, saya Presiden RI meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia," ujar Prabowo dalam pidato peresmian Danantara, Senin (24/2/2025).

Sebelumnya Danantara diluncurkan, beredar kabar bahwa lembaga tersebut tidak dapat diaudit oleh penegak hukum BPK dan KPK.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyebut rencana peluncuran Danantara berisiko menyebabkan pengawasan keuangan BUMN makin tak transparan dan melemahkan kewenangan penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan.

“BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan melakukan upaya audit juga penegakan hukum. Implikasinya potensi korupsi di BUMN yang tergabung di Danantara akan meningkat,” ujarnya dalam diskusi di kantor ICW, Senin (17/2/2025).

Namun kekhawatiran itu langsung ditepis oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, bahwa Danantara harus dikelola dengan transparan dan bisa diaudit setiap saat. 

“Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional.

“Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya. []