Program Lapor Mas Wapres yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jadi pro kontra.

Lewat program itu warga bisa langsung datang langsung ke posko pengaduan di Istana Wapres untuk melaporkan masalah atau keluhannya. Posko ini beroperasi setiap Senin sampai Jumat pukul 08.00-14.00 WIB.

Selain posko, warga juga bisa menyampaikan keluhan melalui nomor WhatsApp 08111-704-2207.

Semua laporan yang masuk itu akan dikelola dan dipelajari oleh Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono untuk kemudian dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga hingga Pemda terkait yang membawahi permasalahan tersebut.

Mantan anggota DPR Akbar Faizal mengkritik program Gibran tersebut. Menurutnya, selaku Wapres Gibran seharusnya berpikir lebih besar dan bertindak lebih taktis, seperti membuat tolak ukur yang jelas bagi tiap kementerian untuk bekerja dengan target capaian yang ditetapkan.

"Enggak lucu kan kalau setengah rakyat Indonesia datang mengadu. Saya enggak tahu apakah Anda sadari rakyat penuh dengan masalah saat ini dan butuh pertolongan negara, terutama soal keadilan hukum dan ekonomi," ujar Akbar Faizal di akun X-nya.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, sebagai sebuah terobosan, program itu bisa diacungi jempol karena berhasil mencuri perhatian publik.

Menurut Karyono, program itu bisa jadi gimik semata jika tak ada solusi atau penyelesaian atas laporan yang disampaikan warga.

"Bisa jadi gimik kalau ternyata enggak ada solusi yang diberikan. Jadi ini harus kita lihat dulu bagaimana penyelesaian dari laporan yang disampaikan oleh warga," ujarnya, dikutip Kamis (14/11/2024).

Karyono menyebut paling tidak dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran, akan terlihat bagaimana efektivitas dari program tersebut.

"Karena kalau jadi hanya sekadar menampung laporan saya kira tidak efektif juga," ujarnya.

Karyono menyebut proses untuk mencari solusi atau penyelesaian dari masalah yang dilaporkan lewat 'Lapor Mas Wapres' juga tak akan mudah.

Sebab, Gibran mesti harus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Termasuk, berkoordinasi dengan Prabowo selaku presiden.

"Saya kira eksekusinya juga tidak mudah, karena harus berkoordinasi dengan banyak kementerian. Gibran juga harus berkoordinasi dengan presiden jika itu menyangkut masalah kebijakan," tutur Karyono.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago pun menyampaikan ada kemungkinan Gibran ingin membentuk citra dekat dengan masyarakat lewat program tersebut.

Ia juga menyebut bisa jadi Gibran ingin meniru sosok ayahnya sekaligus Presiden RI ke-7, Joko Widodo yang dekat dengan masyarakat. Bahkan, kerap turun langsung bertemu dengan masyarakat. 

"Bisa jadi Gibran ingin menunjukkan bahwa dirinya ini dekat dengan masyarakat," ucap Arifki.

Selain itu, kata Arifki, lewat program 'Lapor Mas Wapres' itu Gibran juga ingin menunjukkan dirinya berbeda dengan deretan wapres sebelumnya. []