Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menganggap wajar jika ada menteri yang mengolok-olok kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jangankan kabinet yang berisikan banyak orang pintar, rakyat juga ada yang cemooh karena ketidakmampuan Jokowi memimpin pemerintahan. Bahkan kader PDIP sendiri kerap melakukan itu.

“Saya rasa justru kalau ada menteri yang tidak mengolok-olok Jokowi, malah aneh. Kabinet Jokowi itu banyak orang pintar, sementara Jokowi tidak mampu mengelola mereka. Jangankan menteri, rakyat juga sudah mencemooh Jokowi," ujar Budyatna, kepada pers di Jakarta, Senin (29/06).

Dia mencontohkan bagaimana Jokowi bisa menjadi olok-olok seluruh negeri, ketika dalam kasus pemberian dana bantuan uang muka pembelian mobil bagi pejabat negara, dia mengatakan tidak tahu padahal dia yang menandatangani keputusan itu. “Dalam kasus itu, kelihatan kualitas Jokowi. Dia tidak paham apa yang dia teken. Bisa saja anak buahnya membodohinya kan?," ujar dia.

Harusnya, sambung Budyatna, Jokowi minta anak buahnya untuk membuat draft. "Tapi dia sendiri harus paham apa yang dia pesankan pada anak buahnya. Jangan pesan nasi goreng, terus dikasih nasi uduk, langsung acc, karena dia tidak tahu nasi goreng seperti apa," ujarnya.

Budyatna menilai aneh jika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hanya meributkan menteri yang mencemooh presidennya. Ia menyebut, sebagian dari kader PDIP juga mengolok-olok Jokowi.

“Kenapa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hanya meributkan menteri yang mencemooh Jokowi? Kenapa dia tidak meributkan para kader PDI Perjuangan yang juga mengolok-olok bahkan menghina Jokowi," ujarnya.

Budyatna menyebut, PDIP sebagai partai aneh. "Selaku partai pengusung utama, kenapa mencemooh orang yang diusungnya sendiri," ujarnya.

Budyatna berpandangan, isu menteri mencemooh Jokowi itu sengaja dilontarkan Tjahjo berkaitan dengan isu reshuffle. Tjahjo dinilainya berniat untuk mengambil posisi menteri yang diisukan mencemooh Jokowi itu dan menggantinya dengan kader PDIP.

“Kelihatan sekali kan, sebelumnya ada isu PDI Perjuangan minta jatah 5 menteri. Sekarang ini dengan melontarkan isu ini, PDIP ingin merebut posisi menteri yang diisukan itu. Bilang saja minta jatahnya nambah, gitu aja kok repot,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa slogan koalisi tanpa syarat jauh dari kenyataan.