Rapat Panja Revisi Undang-undang (RUU) TNI yang digelar oleh Komisi I DPR RI di Hotel Fairmont Jakarta, mencederai rasa keadilan publik.

Pasalnya, Hotel Fairmont adalah salah satu hotel mewah di Jakarta. Hal tersebut membuat keputusan Prabowo soal efisiensi anggaran seperti angin lalu. Efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintahan Prabowo jadi terasa tak lebih dari basa-basi. 

Pendapat tersebut disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno. Ia menilai langkah yang diambil Komisi I DPR mencederai rasa keadilan. 

“Teman-teman bisa Google berapa harga sewa di Hotel Fairmont Jakarta, itu hanya sekadar untuk membahas revisi yang terkait dengan Undang-undang TNI," kata Adi lewat kanal YouTube pribadinya, dikutip Selasa (17/3/2025).

Cara DPR yang melakukan rapat di hotel mewah tersebut memberi kesan seolah DPR memiliki anggaran tak terbatas. 

“Mungkin ada satu-dua departemen yang benar-benar melakukan efisiensi. Tapi di tempat lain, justru seakan-akan mereka punya anggaran tak terbatas,” kata Adi menambahkan. 

Ironisnya, ujar Adi, perdebatan publik akhirnya lebih banyak berfokus pada kemewahan rapat DPR, dibandingkan substansi revisi UU TNI itu sendiri. 

Rapat yang digelar di hotel berbintang ini menimbulkan kemarahan publik karena janji efisiensi anggaran seperti mainan, dan membuat isu penting seperti posisi TNI dalam jabatan sipil, apakah harus pensiun atau tetap aktif sebagai tentara, jadi tenggelam oleh kemarahan publik atas penggunaan anggaran yang dinilai mencederai rasa keadilan.

"Jadi wajar kalau kemudian aksi protes yang dilakukan oleh kawan-kawan KontraS, yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, ini kan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya persoalan efisiensi itu hanya basa-basi, persoalan efisiensi itu hanya sebatas gembar-gembor," ujar Adi dengan tegas.  []